BANJARMASIN – Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih maksimal lindungi masyarakat dari investasi ilegal.
Hal tersebut disampaikan Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel, pada pertemuan Industri Jasa Keuangan Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (4/2).
“Ada beberapa kasus yang pernah terjadi di Kalsel dan itu merugikan masyarakat banyak. Satu bulan untung, dua bulan oke, tiga bulan bangkrut. Kita berharap OJK lebih signifikan lagi dalam melakukan pengawasan kepada investasi ilegal serta mengedukasi masyarakat,” ucapnya.
Menurut Paman Birin, tentunya OJK tidak dapat mengerjakannya sendiri, perlu mendapat dukungan dari lembaga lainnya seperti penegak hukum. Terlebih saat ini sudah ada satgas waspada investasi.
Gubernur juga mengapresiasi upaya yang telah dilakukan OJK dalam mendukung perekonomian daerah melalui upaya-upaya membuka akses keuangan yang lebih luas ke masyarakat.
Paman Birin berharap, OJK dan Industri keuangan dapat melanjutkan peran aktif untuk pengembangan sektor prioritas industri pariwisata.
Sementara itu, Anggota Komisioner OJK RI, Ahmad Hidayat mengatakan, pada tahun 2020, OJK telah menyiapkan lima kebijakan dan inisiatif yang diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, mendorong inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan, serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
Lima kebijakan tersebut yaitu Peningkatan skala ekonomi industri keuangan, mempersempit regulatory & supervisory gap antar sektor jasa keuangan.
Transformasi digital sektor jasa keuangan, mempercepat penyediaan akses keuangan, serta mendorong penguatan penerapan market conduct dan perlindungan konsumen pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.
Disampaikannya, kebijakan strategis 2020 ini merupakan turunan dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) periode 2020-2024. (syh)
