Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum mengalokasikan anggaran khusus terkait dengan pembangunan ibu kota baru di tahun ini.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko D Heripoerwanto menegaskan, kelanjutan proyek di Kalimantan Timur sepenuhnya bukan ranah kementeriannya namun berada di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
“Untuk tahun ini masih belum ada proyek di Kementerian PUPR yang ada di ibu kota baru, sekarang prioritas masih membuat master plan revisi”, jelasnya dalam virtual video interview dengan CNBC Indonesia, Rabu (13/05/2020).
Lebih lanjut, Eko menyebut bahwa master plan tersebut juga tidak sepenuhnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR.
Di mana Kementerian PUPR, nantinya menyiapkan pekerjaan infrastruktur dan jalan di lokasi ibu kota negara yang baru, akan dimulai pada tahun 2021 mendatang. Namun ia memastikan, masih ada persiapan proyek di lokasi tersebut yakni berupa perubahan lingkup jalan.
“Kami hanya menyiapkan infrastruktur dan ada ruas jalan yang masih tengah berjalan di Kalimantan Timur, seperti perubahan lingkup yang nanti masuk ke titik hutan dan titik lainnya”, tambahnya.
Sebagai tambahan informasi, Kementerian PUPR di tahun ini melakukan realokasi dan refocussing anggaran pagu alokasi dari Rp 120 triliun menjadi Rp 75 triliun, menyusul pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.
Sumber :CNBC Indonesia