Banjarbaru – Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor membuka secara resmi Rakor Penyelenggaraan Reforma Agraria Kalsel tahun Anggaran 2020 secara virtual, Rabu (10/6) di Command Centre Prov Kalsel.
Dalam arahannya, Gubernur yang akrab disapa Paman Birin mengatakan, upaya percepatan reforma agraria di Indonesia, termasuk di Kalsel hingga saat ini harus terus diupayakan bersama. “Kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan seluruh jajaran, khususnya kementerian ATR/BPN,” ujarnya.
Tugas ini sebut Paman Birin tidaklah mudah, terlebih di masa sekarang di tengah masa pandemi covid-19. Kementerian ATR/BPN juga fokus pada target 4,3 juta hektar program percepatan reforma agraria di 7 provinsi, yaitu Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kalbar, Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan, yang dicapai hingga tahun 2024 nanti.
Selain itu, penyelenggaraan reforma agraria, sebagai salah satu strategi nasional dalam memberdayakan dan menyejahterakan rakyat, tentu kami, pemerintah provinsi kalimantan selatan siap dalam berperan aktif mendorong keberhasilan program ini.
“Namun demikian, saya yakin jika kita terus menjalin sinergi, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, tantangan ini dapat kita lalui bersama,” sebutnya.
Ditambahkan Paman Birin, tujuan penyelenggaraan reforma agraria adalah untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, memberdayakan masyarakat melalui akses reforma agraria, serta menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan.
“Melalui kegiatan rapat koordinasi ini diharapkan koordinasi antara anggota tim gugus tugas, sekaligus seluruh jajaran pelaksana reforma agraria di pusat dan daerah.,” tambahnya.
Paman Birin yang juga Ketua Gugus Tugas Reforma agraria Provinsi Kalsel berharap kepada seluruh peserta rapat koordinasi, untuk aktif menyampaikan, sampai di mana kerja yang sudah dicapai, rencana serta langkah ke depan, serta apa saja yang masih menjadi kendala dan hambatan yang ditemui di lapangan.
“Mudah-mudahan rapat koordinasi ini dapat menghasilkan solusi yang tepat, sehingga target-target yang sudah ditetapkan dapat tercapai,” harapnya.
Rakor ini juga diikuti langsung oleh Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra dan Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, serta Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalsel Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Bada Pertanahan Nasional (Kanwil ATR/BPN Kalsel), Alen Saputra, S.H. M.Kn.(rny)