Banjarbaru – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H Abdul Haris Makkie, mewakili Gubernur H Sahbirin Noor mengikuti rapat koordinasi Pilkada bersama Kementerian Dalam Negeri RI, melalui video conference, di Ruang Rapat Sekdaprov Kalsel, Banjarbaru, (24/6).
Dalam rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, dilaksanakan melalui video conference membahas kendala dan upaya pelaksanaan pilkada serentak 2020.
Pemilihan Kepala Daerah yang digelar serempak di 270 daerah di seluruh Indonesia, tetap berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020, meski di tengah pandemi corona.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengharapkan agar Kepala Daerah dapat membantu dan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu di wilayah masing-masing dalam hal pengadaan anggaran dan APD bagi penyelenggaraan pemilu.
Terlebih pelaksanaan tahapan Pilkada sudah dimulai, yaitu verifikasi faktual untuk calon perseorangan.
Kemudian Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 daerah untuk segera mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020.
“Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, terlebih bagi daerah yang realisasinya yang masih rendah. Dengan begitu, penyelenggara Pilkada seperti KPU maupun Bawaslu Daerah, serta pihak kemanan mereka betul-betul memiliki napas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan Pilkada,” kata Tito.
Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris dalam Vicon itu menyatakan KPU Kalsel siap melaksanakan Pilkada serentak.
Pemprov Kalsel sudah menyiapkan dana hibah untuk gelaran pesta demokrasi itu.
“Realiasi anggran Pilkada bagi penyelenggara, yaitu KPU dan Bawaslu di Kalsel sudah mencapai 40% lebih,” ujar Haris.
Kalsel akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 5 Kabupaten (Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjar, HST, Balangan) dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di 2 Kota, yaitu (Banjarmasin dan Banjarbaru). (rny)