Banjarbaru – Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalsel, H Nafarin membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Pelayanan Perizinan dimasa Pandemi Covid-19 di Banjarbaru Kamis (23/7). Peserta dihadiri oleh beberapa OPD lingkup Provinsi Kalsel, Dinas PMPTSP Kab/Kota Se-Kalimantan Selatan, Lembaga/Perguruan Tinggi, serta Perusahaan, UKM, dan tokoh masyarakat.
Bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan Noorhalis Majid, Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel A. Rizali Fahry dan dimoderasi oleh Kepala Dinas PMPTSP Kalsel.
Nafarin mengatakan bahwa DPMPTSP Kalsel bertekad memenuhi capaian Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari peningkatan realisasi investasi dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel Noorhalis Majid memaparkan terkait jumlah konsultasi dan pengaduan yang diterima oleh Ombudsman Kalsel sebanyak 393 konsultasi dan pengaduan dengan laporan yang sudah ditangani sebanyak 181. rincian kasus seperti penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, hingga peyimpangan prosedur.
Norhalis memberikan masukan agar DPMPTSP menciptakan terobosan dalam peningkatan pelayanan perizinan dengan istilah “jemput bola”. Selain itu, memaksimalkan pelayanan secara daring, mempermudah segala pelayanan agar akses masyarakat terus meningkat, meningkatkan sinergitas kolaborasi dengan instansi terkait, serta menyediakan nomor pengaduan untuk komplain, konsultasi dan apresiasi.
Kabag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Biro Organisasi A. Rizali Fahry menerangkan bahwa dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat, wajib menerapkan protokol normal baru Covid-19.