BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) terus merapikan penatausahaan aset daerah.

Salah satu kegiatan prioritas adalah merapikan administrasi barang milik daerah yang masih dipinjampakaikan kepada pihak ketiga atau pegawai berstatus purna tugas.

Perencanaan ini sudah masuk dalam tahap rekonsiliasi dengan SKPD terkait dan hasilnya nanti akan menjadi bahan dalam penertiban tersebut.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan, Decky Hermawan mengatakan, untuk pelaksanaan nanti terlebih dahulu administrasi tata usaha aset dilakukan validasi untuk disempurnakan.

Salah satunya adalah melakukan penertiban barang milik daerah.

“Saat ini kami masih melakukan rekonsiliasi (peyelesaian) kepada Dinas terkait, sehingga kedepannya nanti bisa dilakukan penertiban,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (26/07)

Dikatakan, terkait aset yang masih dikelola oleh pihak ketiga atau pensiunan dari sejumlah SKPD, pihaknya akan melakukan penyesuaian data terkait Surat Izin Penghunian (SIP) sesuai ketetapan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Untuk aset yang masih dikuasai oleh pensiunan dari SKPD kami akan cek SIP-nya dulu, apakah masih ditetapkan sebagai SKPD pengguna. Apabila hasilnya sudah sesuai, maka akan dilakukan penertiban,” ungkapnya.

Selain itu, untuk lebih memaksimalkan penyelesaian penertiban aset tersebut, Bakeuda akan bekerjasama dengan Inspektorat, Biro Hukum, dan Satpol PP sebagai penegak perda nanti sesuai tupoksi masing-masing.

“Nantinya kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Inspektorat, Biro Hukum, dan Satpol PP yang masuk ke dalam tim penelusuran aset agar dapat dilaksanakan penertiban aset,” papar Decky.

Disamping itu pula, ia mengungkapkan agar tidak menimbulkan kesalahan, maka dirinya menegaskan akan menunggu hasil rekonsiliasi terlebih dahulu.

“Kami tinggal menunggu hasil data rekonsialiasi atau penyelesaian dengan SKPD terlebih dahulu,” tegasnya.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bakeuda Kalimantan Selatan, lanjut Decky, akan segera menyelesaikan permasalahan ini dengan SKPD terkait.

“Semoga dalam waktu dekat ini untuk jumlah aset yang ditertibkan bisa segera diketahui beserta data yang akan diterima,” ucapnya. (ris)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here