BANJARMASIN – Aksi menangkal radikalisme dan terorisme bukan hanya urusan aparat dan pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor melalui Kepala Kesbangpol, Drs Heriansyah MSi dalam silaturahmi Forum-forum Organisasi Kemasyarakatan dengan Gubernur Kalimantan Selatan di Mahligai Pancasila, Selasa (27/7/2020).
Gubernur berharap, agar forum-forum kemasyarakatan mengimplementasikan dan bersinergisitas bersama-sama membangun daerah, walaupun dalam masa pandemi Covid-19.
Kemudian, mengenai masalah keamanan, menurut Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini merupakan kebutuhan dasar demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, apabila terganggu keamanan maka akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
“Diharapkan, setiap gejala yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial bisa diredam melalui forum-forum sosial kemasyarakatan.
Disinilah perlu peran aktif forum-forum dan organisasi masyarakat bersama pemerintah daerah dalam upaya menumbuhkan rasa aman di era pandemi Covid-19 dan Pemilukada yang sebentar lagi akan kita hadapi.
“Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai motivasi untuk terus berkembang dan membangun banua kedelan agar lebih baik, aman dan sejahtera,” papar Heriansyah saat membacakan sambutan Gubernur Paman Birin
Senada dengan Gubernur, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kalimantan Selatan, Aliansyah Mahadi mengatakan, yang harus diperhatikan dalam melawan radikalisme adalah gerakan bersama dalam melawannya.
Menurutnya, radikalisme merupakan sebuah patologi sosial harus dilawan secara bersama-sama.
“Tidak hanya pemerintah yang membuat aturan-aturan, kemudian ditindaklanjuti instansi pemerintahan yang menjalankan, melainkan masyarakat juga ikut aktif dalam menanggulangi pemahaman radikalisme ke penerus bangsa. Sehingga, Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) Pusat meminta FKPT daerah melawan terorisme dengan membangun kebersamaan.
Merangkul tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan para tuan guru di pondok pesantren.
Hal ini dalam upaya menjaga kondisi daerah dari paham radikalisme dan terorisme,” terangnya. (end)