Tampung Aspirasi, Pemprov Akan Bantu Normalisasi Sungai Hapalah

0
115

Banjarbaru – Pemprov Kalsel siap membantu pengerukan atau menormalisasi aliran sungai di Desa Sungai Hapalah Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. “Kita siap bantu menyediakan alat excavator namun dengan catatan kita tak bisa menanggung biaya BBM dan biaya operasional lainnya seperti upah jaga dan upah operator,” kata Syamsir Rahman Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kamis (24/9) saat menanggapi aspirasi sejumlah elemen gabungan petani dan mahasiswa yang menggelar demo di kantor Setdaprov Kalsel.

Dinas TPH siap turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan ke lapangan terkait aspirasi petani setempat yang mengeluhkan soal pengairan. “Terkait normalisasi sungai Hapalah kita akan cek lagi itu kewenangan siapa apakah pihak provinsi atau pusat,” kata Syamsir.

Pada prinsipnya Pemprov Kalsel dibawah kepemimpinan Paman Birin sangat memperhatikan pertanian di banua. “Karena pertanian adalah satu-satunya bidang yang mampu bertahan dan  berprestasi selama pandemi Covid 19,” ungkap Syamsir

Gubernur Kalsel dapat penghargaan menjaga ketahanan pangan selama Pandemi Covid oleh kementerian Pertanian RI. Pasalnya produksi gabah di Kalsel tahun 2020 berhasil mencapai target pemerintah pusat sebesar 1,7 juta ton GKG.

Sementara terkait anjloknya harga sayur maupun buah diakui Syamsir benar terjadi. “Memang saat panen harga anjlok karena tingginya jumlah produksi seperti halnya harga semangka yang mayoritas berasal dari Nagara HSS,” katanya.

Pemprov Kalsel terus memperhatikan kesejahteraan petani melalui berbagai program kegiatan peningkatan lahan rawa maupun berbagai bantuan.

Sebelumnya berbagai elemen mahasiswa melakukan demo di halaman Kantor  Setdaprov Kalsel pada Kamis (24/9) siang.

Diantaranya tergabung dalam aliansi penyelamat petani, Serikat Petani dan lain- lain.

Mereka ditemui langsung oleh Plh Sekdaprov Kalsel Roy Rizali dan Kadis TPH Syamsir Rahman.

Dalam tuntutannya elemen mahasiswa dan petani mengajukan 20 lebih tuntutan. Diantaranya segera lakukan Reformasi Agraria, atur harga hasil pertanian, tolak RUU Omnibus Law, tolak pangan impor, gratiskan sekolah, mempertanyakan hasil proyek pertanian di Jejangkit, stop izin baru tambang, save Meratus, dan meminta kepala daerah melindungi Pegunungan Meratus. Ary

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here