Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda tanggapan gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2021 di Banjarmasin, (26/10) siang.
Dalam tanggapannya, Pelaksana Tugas Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan diwakili Penjabat Sekda Prov Kalsel Roy Rizali Anwar memberikan penjelasan terhadap seluruh pandangan DPRD.
Penjelasan gubernur itu di antaranya, dengan memprioritaskan pendanaan urusan wajib pemerintahan, seperti pelayanan dasar, kemiskinan, pengangguran, dan Pemberhentian Hubungan Kerja.
Hal itu menjadi isu strategis yang ingin diselesaikan melalui pengembangan industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah, mendorong investasi hilirisasi industri, pariwisata dan pertanian serta penguatan kesehatan, pendidikan dan keterampilan.
Disisi lain Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan efektivitas penyaluran subsidi ke masyarakat miskin, dengan perbaikan basis data yang akurat dan terpadu, sehingga bantuan yang diberikan diberikan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga dan tepat waktu, tepat kualitas serta tepat administrasi.
“Kami sependapat bahwa prioritas alokasi anggaran program kegiatan dapat sepenuhnya mengakomodir pemulihan sektor ekonomi, kesehatan sosial dan pendidikan,” kata Roy.
Disampaikanya, berkurangnya pendapatan daerah merupakan suatu kondisi yang nyata terjadi dan tidak bisa dihindari, sehingga rencana anggaran kas pendapatan baik sektor pendapatan asli daerah maupun penerimaan dana transfer pusat ke daerah menjadi terkoreksi dan mengalami kontraksi
Karena itu perlu rasionalisasi rencana anggaran belanja dan upaya upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, tidak membebani masyarakat dan dunia usaha efisien efektif serta akuntabel.
“Dengan adanya keterbatasan fiskal dalam pendanaan infrastruktur, maka sangatlah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, koordinasi lintas sektoral dan kreativitas pembiayaan melalui kerjasama dengan BUMN atau BUMD,” sebutnya.
Secara khsusus, Roy menyebut, Rancangan APBD tahun anggaran 2021 diarahkan untuk menanggulangi dampak sosial dan kemiskinan, seperti program penguatan UMKM dan bantuan sosial. Syh