Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan sistem keamanan siber bernama Kalsel Prov Computer Security Incident Respone Team (CSIRT), Banjarbaru (12/11) siang.
Peluncuran sistem keamanan digital ini diharapkan mampu menanggulangi kejahatan di ruang siber yang mengancam Kalimantan Selatan.
Pelaksana Tugas Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Resnawan berharap CSIRT ini dapat mengoptimalkan penerapan e-goverment di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Rudy juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Siber dan Sandi Negara atas dipilihnya Kalsel menjadi Provinsi ke 10 pembentukan CSIRT.
Disampaikan Rudy, dari tahun 2016 hingga 2020 terdapat 108 serangan siber di Kalsel. “Dari tahun 2016 hingga 2020 ini terjadi serangan siber sebanyak 108, namun tingkat kerawanan tidak dipandang dari jumlah serangan, satu serangan siber dapat berakibat fatal dan melumpuhkan sistem jika tidak direspon secara cepat dan tepat,” katanya.
Direktur Penanggulangan dan pemulihan Pemerintah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Brigjen TNI Beriman Purba mengatakan, pembentukan CSIRT merupakan salah satu program prioritas nasional yang dituangkan dalam Perpres No 18 Tahun 202p tentang RPJMN 2020-2024.
BSSN menargetkan pada tahun 2020 akan ada 15 CSIRT yang terbentuk yang tersebar di Kementerian, Lembaga dan Daerah.
Kadis Kominfo Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, menambahkan bahwa serangan hacker di Kalsel ini cenderung meningkat.
“Datanya, pada 2016, ada 9 laporan, 2017 sebanyak 21 laporan, pada 2018 ada sebanyak 18 laporan
2019 ada sebanyak 38 laporan dan pada 2020 hingga Oktober ini ada 22. Sehingga total ada 108 laporan hacker,” kata dia.
Disebutkan Gusti Yanuar Noor Rifai, paling banyak yang disentuk hacker ini adalah pelayanan kepada masyarakat.
“Yang diserang berkaitan dengan pelayanan, misal yang paling banyak di bekuda, dipnaker, BKD Barabai juga sempat dua kali diserang. Juga ada kadang ditaruh virus. Ada juga yang pengambilan data,” papar Gusti Yanuar Noor Rifai. (syh)