Banjarbaru – Plt Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan melakukan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Pemprov Kalsel dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov Kalsel, tentang pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah, Rabu (2/12) di Command Centre Prov Kalsel.
Penandatangan ini dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia, dan disaksikan secara lansung secara virtual oleh Mendagri, M Tito Karnavian dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Acara ini merupakan kelanjutan dari MoU antara Mendagri Tito Karnavian dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh pada tanggal 3 September 2020 lalu untuk memperkuat pengawasan terhadap pemerintah daerah.
MoU tersebut juga merupakan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan BPKP untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah provinsi, daerah dan kabupaten/kota, sebagai bentuk peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengawalan tata kelola keuangan pembangunan daerah, pengawalan pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 di daerah serta pelaksanaan pengawasan keuangan desa.
“Alhamdulillah pagi ini telah dilakukan MoU sebagai tindak lanjut kerjasama antara BPKP dan Kemendagri sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan intern di daerah,” kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam sambutannya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa MoU yang telah disepakai antara Mendagri dengan BPKP ini terkait koordinasi, tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, BPKP sebagai pemeriksa internal pemerintah menjadi sangat penting terutama dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi kegiatan pengawasan dilingkungan pemerintah daerah.
“Saya berharap BPKP dapat mengawal pemerintahan di daerah dapat berjalan lancar terutama dari sisi program dan anggaran yang diinginkan Presiden Joko Widodo yakni setiap rupiah bermanfaat bagi rakyat,” ujarnya.
Tito mengingkan semua program yang ada di pemerintah daerah betul-berul bukan hanya dilaksanakan tapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Pelaksana Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Herman Hermawan. Rny/ary