Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis memperoleh hasil maksimal pada realisasi Monitoring Center Of Prevention (MCP) Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait progres program pencegahan korupsi.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Resnawan saat mengikuti rapat koordinasi MCP Program Korsupgah KPK di Banjarbaru, Rabu (2/12).
“Kita berharap skor MCP berada pada 85 hingga 90 , sudah ada beberapa data pendukung yang kita kirimkan ke KPK, namun belum diverifikasi,” katanya.
Menurut Rudy Resnawan, saat ini skor MCP Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 74,22 per 29 Nopember 2020.
Namun untuk mencapai target capaian MCP masih ada Peraturan Daerah yang masih berproses di Kementerian Dalam Negeri.
“Ada Peraturan Daerah yang masih on process di Kementerian Dalam Negeri, mudah-mudahan dalam minggu ini bisa selesai dan bisa menambah capaian MCP,” katanya.
Menurut pria 59 tahun ini, ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah daerah diantaranya penagihan piutang pajak terlebih kondisi pandemi saat ini sehingga belum bisa maksimal.
Melihat masih ada beberapa daerah memiliki Skor MCP yang belum maksimal, Rudy meminta para Bupati Wali Kota se Kalsel agar lebih konsen pada program pencegahan korupsi. Karena capaian MCP daerah merupakan salah satu indikator komitmen dalam pencegahan korupsi.
Sementara itu, PIC Kalsel Korgah VIII KPK Roro Wide Sulistyowati mengatakan MCP terfokus dalam beberapa area capaian di antaranya perencanaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), APIP, manajemen ASN hingga manajemen aset daerah. (syh)