Pemprov Kalsel Dapat Penghargaan Peduli HAM

0
101

Banjarbaru РDalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia  yang ke 72 yang di peringati setiap 10 Desember, Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) memberikan penghargaan peduli HAM kepada Pemprov Kalsel bersama 10 pemerintah kabupaten/kota lainnya di Kalsel. Peringatan Hari HAM tersebut dilaksanakan di Gedung KH Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (14/12/2020).

Gubernur Kalsel yang diwakili oleh Plt Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan bahwa pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat merupakan tugas dari pemerintah.

Hal tersebut sudah dinyatakan dalam pasal 28 ayat 4 UUD RI 1945 bahwa perlindungan, kemajuan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah.

“Oleh karena itu, dapat dipahami apabila kemudian berbagai upaya pemenuhan HAM yang dilakukan pemerintah wajib dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan masyarakat, dengan tujuan nilai-nilai HAM ini dapat direalisasikan dalam segala aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan,” jelas Roy.

Ia mengingatkan, agar segala prestasi dan predikat yang didapatkan pada peringatan hari HAM sedunia ini baik itu melalui program penilaian kabupaten/kota peduli HAM maupun program pelayanan publik berbasis HAM harus jadi perhatian pemerintah daerah.

“Tentu saja penghargaan yang diterima bukan untuk perlombaan atau mengejar gengsi saja, karena saat ini masyarakat sudah lebih kritis jangan sampai ada suara sumbangan dari masyarakat terkait penghargaan yang di terima Pemda ini,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Agus Toyib mengatakan pada peringatan HAM sedunia yang ke-72 ini Pemerintah Provinsi Kalsel dan 10 Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan penghargaan peduli HAM.

“Ada 10 kabupaten/kota yang berhasil peroleh predikat kota peduli HAM yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Tanah Laut, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kab. Balangan, Kab. Tanah Bumbu, dan Kab. Tabalong. Sementara Provinsi Kalsel sendiri mendapatkan penghargaan sebagai provinsi pembina peduli HAM,” kata Agus.

Sedangkan 3 Kabupaten lainnya, lanjut Agus, hanya mendapatkan predikat cukup peduli HAM. 3 kabupaten tersebut yakni Barito Kuala, Kotabaru, dan Hulu Sungai Utara.

“Inilah yang akan kami tingkat di tahun 2021. Kami juga akan meminta masing-masing Kepala Daerah di 13 Kabupaten/Kota di Kalsel untuk mendorong daerahnya agar semau kabupaten/kota bisa mendapatkan predikat peduli HAM,” jelasnya.

Lebih jauh Agus mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM RI juga memberikan penghargaan pelayanan publik berbasis kepada enam satuan kerja dilingkungan Kemenkumham Kalsel.

“Disini dilihat bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik, memperhatikan dan melindungi hak asasi manusia, dan juga menghormatinya. Ini harus diperjuangkan secara konsisten agar predikat ini bisa dipertahankan,” tandas Agus. (end)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here