2021, Disbunnak Kalsel Lanjutkan Peremajaan Sawit

0
207


Tanah Laut – Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalsel melanjutkan program peremajaan kelapa sawit rakyat (PSR) tahun 2021 mendatang. “Untuk tahun 2021, kita menargetkan telah meremajakan kebun kelapa sawit milik rakyat seluas 6600 hektar, sementara yang sudah terealisasi hingga 2020 ini seluas 3300 hektar,” kata drh Suparmi, Kepala Disbunnak Kalsel, Senin (21/12) saat meninjau dua lokasi penangkaran bibit sawit unggul di Batu Ampar Tanah Laut dan Tungkaran Kabupaten Banjar.

Hal ini tentunya menjadi kabar gembira bagi para petani atau pekebun sawit  di Kalsel yang ingin meremajakan tanaman sawitnya dengan benih unggul yang lebih produktif. “Anggaran PSR ini berasal dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang berada dibawah kementerian keuangan, jadi Pemerintah Provinsi hanya menyalurkan dan kontrol seluruh kegiatan peremajaan kelapa sawit, untuk anggaran langsung kepada masing – masing kelompok tani,” kata Suparmi.

Anggaran yang disediakan untuk PSR per hektarnya Rp 30 juta. Dana BPDPKS berasal dari pungutan hasil ekspor CPO para pengusaha.

Program ini telah berjalan sejak tahun 2018 lalu dengan lokasi di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Banjar. Untuk tahun 2021 Batola juga masuk dalam program PSR

“Tujuan peremajaan tanaman kelapa sawit  rakyat ini untuk meningkatkan produktivitas sekaligus meningkatkan pendapatan petani sawit ,” jelas Suparmi

Persyaratan ikut program Peremajaan Sawit Rakyat, antara lain masyarakat  harus kelembagaan pekebun dan legalitas lahan tidak dalam sengketa. Setelah syarat terpenuhi baru dapat Rekomtek (rekomendasi teknis) dari Disbunnak Kalsel.

“Silakan bagi masyarakat pemilik kebun kelapa sawit untuk dapat ikut program peremajaan dengan mendaftar di dinas perkebunan kabupaten/kota atau provinsi,” kata Suparmi.

Untuk tahun 2020 ini, Kalimantan Selatan mendapat alokasi target PSR sebesar 2800 ha, dan yang telah mendapatkan rekomendasi teknis 1825 ha.

Melalui peremajaan sawit rakyat ini akan mampu menjadi meningkatkan pendapatan pekebun sawit sekaligus menjadi ketahanan pangan daerah karena disamping sawit kita juga melaksanakan penyuluhan tumpang sari seperti menanam tanaman pangan dan hortikultura seperti jagung sayur dan lainnya.

“Dengan adanya sistem tumpang sari, selama menunggu kelapa sawit menghasilkan TBS (tandon buah segar), petani masih dapat penghasilan dari lahannya sekitar Rp 5 juta sampai Rp 6 juta per bulannya,” kata Suparmi.

Tujuan peremajaan juga untuk mengantisipasi adanya bibit kelapa sawit palsu yang belum disertifikasi. “Dengan bibit bersertifikasi maka produktivitas kelapa sawit jauh lebih tinggi dan lebih cepat berbuah,” kata Suparmi.

Melalui dana BPDPKS, Disbunnak Kalsel juga melaksanakan dua program. Pertama, peningkatan sarana dan prasarana perkebunan Sawit rakyat berupa jalan dan jembatan kebun, bantuan pupuk, obat dan lainnya.

Kedua, Pengembangan sumber daya manusia kelapa sawit Dimana dalam program ini memberikan beasiswa sekolah bagi anak-anak para petani atau pekebun sawit.

Yuli penangkar bibit kelapa sawit  di Tungkaran Kabupaten Banjar, mengatakan pihak Disbunnak selalu rutin koordinasi dan mengontrol kondisi bibit sawit untuk program PSR ini.  “Jadi bibit sawitnya benar-benar sudah melalui Quality control sebelum dikirim ke para pekebun,” kata Yuli.

Sementara Adi penangkar bibit sawit di Kecamatan Batu Ampar Tanah Laut mengatakan produksi bibit sawit untuk program PSR harus melalui sertifikasi dari Disbunnak Kalsel. Ia juga sudah menyiapkan lahan persemaian bibit puluhan hektar untuk menyediakan program PSR ini.

Perkebunan kelapa sawit  merupakan komoditi andalan dan penyumbang devisa terbesar di Indonesia  setelah hasil tambang.

Dari data yang ada, luas lahan sawit di Kalimantan Selatan sebanyak 549.000 hektar, yang mana 104.000 hektarnya merupakan usaha dari pekebun sawit rakyat. Ary

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here