Banjarbaru – Banjir yang melanda sejumlah wilayah Kalsel memantik berbagai pendapat terkait penyebabnya. Pasalnya banjir terbilang berskala besar menerjang 10 kabupaten/kota.
Berdasarkan analisa sementara Pemprov Kalsel, faktor utama penyebab banjir akibat intensitas hujan yang tinggi di DAS Barito sebanyak 8 -9 kali lipat dari normal. “Akibat anomali cuaca maka daerah aliran sungai Barito kelebihan kapasitas dari normalnya 228 juta kubik menjadi 2,08 milyar kubik setelah hujan seminggu terakhir,” kata Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar didampingi Kepala Bappeda Nurul Fajar Desira, Kadis Lingkungan Hidup Hanifah Dwi
Kadis PMTSP Nafarin, Kadis ESDM Kelik Isharwanto, Kadis Perkebunan dan Peternakan Suparmi, dan Plt Kadis Kehutanan Fatimatuzzahra dalam konpers di Ruang Abrani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Selasa (19/1).
Banjir Kalsel terjadi di daerah cekungan dimana terdapat pertemuan dua sungai yang memiliki elevasi rendah dan drainase yang buruk.
Menurut Roy, pada tahun 1928 daerah tangkapan air Barabai juga pernah mengalami banjir. “Jadi nampaknya ini juga akibat siklus banjir ratusan tahun silam,” katanya.
Terkait tambang dan sawit, Pemprov Kalsel belum melihat sebagai faktor penyebab. “Kita masih meneliti lebih lanjut terkait penyebab banjir termasuk faktor tambang dan sawit yang dianggap sebagai penyebabnya,” kata Roy.
Namun Pemprov Kalsel berdasarkan data sudah berhasil menutup 168 titik lubang bekas tambang di DAS Barito. Termasuk dalam penyusunan RTRWP Kalsel 2010 – 2030, sebenarnya sudah mengantisipasi banjir yang akan terjadi.
“Terkait lahan kritis yang ada di Kalsel sebanyak 600 ribu hektar jumlahnya,” tambah Roy.
Kejadian banjir kali ini menurut Roy, juga akan menjadi kajian kebutuhan bagi rencana pembangunan waduk atau bendungan seperti bendungan Riam Kiwa di Pengaron, bendungan Kusan di Tanbu dan bendungan di Hantakan HST.
Saat ini Pemprov Kalsel tengah fokus pada penanganan darurat banjir yang kemudian nanti akan ada penanganan pasca bencana. “Kita sedang melakukan pendataan infrastruktur terdampak, distribusi bantuan baik obat dan makanan, pembentukan posko kesehatan dan darurat di berbagai titik,” kata Roy.
Kadis ESDM Kelik Isharwanto menambahkan
Sejak 2020, semua kewenangan Minerba berada di pusat termasuk untuk tambang galian C. Terkait tambang, Pemprov Kalsel juga sudah berupaya keras melakukan penertiban.
Terbukti sebanyak 623 IUP telah dicabut dari 923 IUP yang ada.”Bahkan kita juga tiga kali digugat ke PTUN akibat penutupan IUP,” sambung Kelik.
Sementara Kepala Bappeda Kalsel Fajar Desira, mengatakan perlu kajian komprehensif untuk menentukan drainase yang cocok bagi Banjarmasin. “Tipikal Banjarmasin adalah daerah rendah Dimana air datang bukan saja dari atas namun juga dari kiri kanannya,” kata Fajar.
Ia mencontohkan di Banjarbaru, normalisasi Sungai Kemuning telah berhasil meredam banjir di pemukiman penduduk. “Tapi untuk Banjarmasin lebih kompleks, perlu kajian khusus untuk menanganinya,” kata Fajar. Ary