Puluhan ASN Pemprov Trade In Tabung Elpiji Melon

0
231

Banjarbaru – Sejumlah pegawai negeri di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel menukarkan (trade in) tabung gas elpiji melon atau berat 3 kilogram dengan tabung gas elpiji 5,5 kilogram di halaman Kantor Setdaprov Kalsel, Selasa (16/3) siang. Adi pegawai di PSTN Fajar Harapan Dinsos Kalsel mengatakan ia berinisiatif menukarkan tabung gas melon sebagai bentuk kesadaran sekaligus mematuhi imbauan dari Pj Gubernur Kalsel.

“ tabung gas melon ini telah saya pakai  kisaran 3 tahun, karena ada imbauan agar ASN tak boleh menggunakan gas 3 kilogram maka hari ini saya tukarkan,” kata Adi.

Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk menolong masyarakat kurang mampu agar dapat mengunakan tabung gas 3 kilogram. “Ini juga merupakan bentuk kesadaran agar masyarakat tak mampu mendapatkan stok tabung gas 3 kilogram,” katanya.

Sementara Kabag Sumber Daya Alam Sri Rachma melalui KasubBag SDA Energi dan air Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Ibni Fidiniyah saat di lokasi mengatakan tempat penukaran tabung gas melon dengan tabung gas 5,5 kilogram ada dua titik, yaitu di Kantor Dinas Perdagangan Kalsel di Banjarmasin dan di Halaman Setdaprov Kalsel Banjarbaru.

“Pengumuman trade in tabung gas 3 kilogram bagi ASN ini sudah kita sampaikan sejak lebih seminggu yang lalu,dan hingga saat ini yang di lokasi penukaran Banjarbaru sudah 60 orang yang menukarkan gas melonnya,” kata Sri Rachma.

Ditambahkan Sri Rachma, bagi yang belum sempat menukarkan tabung LPG melon hari ini bisa menghubungi pangkalan yang memfasilitasi kegiatan penukaran tabung gas ini atau menghubungi Bagian SDA Biro Perekonomian. “Bagi yang belum sempat menukarkan tabung elpiji gas bisa menghubungi Biro Prekonomian Setda atau pangkalan yang memfasilitasi penukaran tabung elpiji,” katanya.

Sebelumnya Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA mengeluarkan surat edaran terkait warga yang boleh mengunakan Elpiji tabung melon atau elpiji 3 Kg.

Surat edaran itu antara lain menegaskan larangan penggunaan Elpiji 3 kg untuk tiga komponen pemerintah, yakni ASN, TNI, dan Polri.

Elpiji 3 Kg hanya boleh digunakan oleh masyarakat berpenghasilan Rp 1,5 juta per bulan dan pelaku UMKM dengan kekayaan total tak lebih dari Rp 50 juta.

Sementara itu pelaku UMKM yang dilarang memakai LPG 3 kg seperti restoran, hotel, usaha katering, dan rumah makan.

Kelompok ini diarahkan untuk menggunakan LPG 5,5 kilogram dan 12 kg.

Ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 26 Tahun 2009. Surat edaran Pj Gubernur Kalsel ini diterbitkan sejak 25 Februari 2021 lalu. Ary

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here