KPU Pastikan Tak Ada Penambahan DPT di PSU Pilgub Kalsel

0
146

BANJARMASIN- Pelaksanaan pemilihan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalsel tahun 2020 diperkirakan bakal menelan biaya Rp 19 milyar. Selain itu KPU Kalsel juga memastikan bakal tak ada penambahan daftar pemilih tetap (DPT). 

“Justeru dimungkinkan berkurang, semisal ada yang meninggal dunia dan lain-lain,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalsel Sarmuji, saat Rakor persiapan PSU Pilkada. kalsel di Banjarmasin, Senin (29/3) tadi.

Sarmuji mengatakan pihaknya tadi malam sudah menerima surat dinas dari KPU RI bahwa yang akan diundang dalam PSU adalah yang masuk di 2020 lalu. “Kita mengacu pada surat dinas dari KPU RI bahwa dalam PSU Pilkada Kalsel tak ada penambahan DPT, surat dinas tersebut kita terima tadi malam,” katanya.

Sarmuji juga mengatakan, pihaknya akan merekrut Badan Adhock untuk anggota Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK), Panitia Pemungutan Suara(PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)  sesuai putusan MK yang diumumkan tanggal 19 Maret 2021 lalu.

Terkait anggaran, Sarmuji mengatakan KPU Kalsel membutuhkan anggaran sekitar Rp 19 miliar lebih. Sementara KPU Kalsel memiliki sisa anggaran penyelenggaran Pilkada Kalsel lalu sebesar Rp10 miliar.  “Jadi dibutuhkan tambahan lagi sekitar  Rp 9 miliar,” katanya.

KPU Kalsel juga  masih utak-atik lagi anggaran ini. “Termasuk kita menanyakan ke KPU kabupaten dan kota yang wilayahnya menggelar PSU apakah ada sisa anggaran bisa digunakan. Jika masih kurang, maka kami usulkan minta ke pemprov,” katanya. 

Dalam Rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sepakat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kalsel untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU)  Pilgub Kalsel 2020 pada 9 Juni 2021 mendatang. 

Hadir dalam Rakor tersebut, jajaran Pemprov Kalsel, KPU dan Bawaslu Kalsel, KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota, TNI/ Polri dan unsur terkait lainnya. 

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI memutus Perkara 124/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pada Jumat (19/3) lalu.

Dalam amar putusan, MK memerintah KPU Provinsi Kalsel untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di lima kecamatan di Kabupaten Banjar, satu kecamatan di Kota Banjarmasin, serta 24 TPS di kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.

Hakim MK menyebut pelaksanaan PSU maksimal 60 hari sejak palu diketukkan. Mahkamah meminta untuk petugas KPPS dan PPK yang lama dan menggantikan dengan petugas yang baru. Ary

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here