Banjarbaru – Nilai investasi Kalsel mengalami penurunan cukup drastis seiring melambatnya perekonomian secara nasional akibat pandemi Covid 19. Diungkapkan Kadis DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kalsel H Nafarin MP, tahun 2020 lalu nilai investasi di Kalsel sekitar Rp 7,7 miliar atau mengalami penurunan kisaran 50 persen lebih daripada yang ditargetkan.
“Sementara total nilai investasi Kalsel selama lima tahun terakhir sekitar Rp 46,9 triliun dari target Rp 50,9 triliun,” papar Nafarin dihadapan peserta Rakor Investasi dan PTSP dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2022.
Dengan semangat new normal pada tahun 2021 diharapkan investasi di Kalsel dapat memenuhi target. “Kita berharap dari kondisi new normal, ekonomi Kalsel dapat bangkit dan nilai investasi dapat mencapai target yang diharapkan,” kata Nafarin.
Terkait dilaksanakan Rakor, Nafarin mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun mendatang. Selain itu untuk melakukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait sistem investasi dan layanan perizinan sesuai UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. “Rakor ini dihadiri SKPD teknis di lingkup Pemprov Kalsel dan perwakilan DPMPTSP kabupaten/kota,” terangnya.
DPMPTSP Kalsel saat ini mengelola 186 perizinan dan diharapkan dapat terus meningkatkan jumlah pengelolaan perizinan ke depannya. “Mudahan di kabupaten/kota juga begitu, dapat terus meningkatkan jenis pengelolaan perizinan,” harap Nafarin.
DPMPTSP juga telah mengunakan tanda tangan digital sehingga warga yang mengajukan perizinan tak harus hadir di kantor. “Sebagian besar pengelolaan perizinan sudah online, hanya ada beberapa perizinan tertentu yang masih offline,” katanya.
Beberapa daerah Kalsel juga sudah memiliki mall pelayanan publik seperti Tabalong, HSS dan Banjarmasin. “Mudahan pelayanan perizinan di Kalsel dapat mencapai tingkat prima dan memberikan kepuasan kepada masyarakat,” kata Naparin.
Sementara Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA mengatakan Kalsel membuka seluasnya bagi calon investor yang bisa memberi trigger efek bagi kemajuan perekonomian daerah.
Untuk itu perlu dibuat kemudahan perizinan investasi dan layanan satu pintu. “Terapkan prinsip layanan perizinan faster, easier, cheaper dan better, dan kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit, kalau bisa gratis kenapa harus bayar,” harap Safrizal. Ary
