Banjarbaru – Kepala daerah se Kalsel dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) RI melaksanakan rapat koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Senin (19/4). Hadir dalam Rakor Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA, Direktur koordinasi dan supervisi KPK wilayah III Brigjen Bahtiar Ujang Utama, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, para kepala daerah se Kalsel, pimpinan organisasi perangkat daerah Kalsel, dan jajaran anggota DPRD.
Safrizal ZA mengatakan kegiatan Rakor tersebut dalam rangka asistensi KPK terhadap pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi di Kalsel. “Selain itu Rakor juga membicarakan peningkatan indeks penilaian MCP (Monitoring centre for prevention) kabupaten/kota se Kalsel,” kata Safrizal.
Ia berharap dengan kegiatan Rakor pencegahan korupsi ini dapat meningkatkan upaya pencegahan korupsi di lingkup pemerintahan se Kalsel sekaligus meningkatkan upaya preventif terhadap terjadinya tindakan korupsi. “Kita harapkan juga indeks MCP pemerintahan se Kalsel juga dapat ditingkatkan dan dengan adanya asistensi ini praktek korupsi dapat dihindarkan,” katanya.
Dalam upaya peningkatan indeks MCP, Safrizal berharap kabupaten kota se Kalsel berkolaborasi dan melakukan pendekatan terintegrasi secara bersama-sama. “Mudahan komitmen para kepala daerah dalam rangka pencegahan korupsi sesuai dijanjikan dan dapat ditingkatkan bersama,” katanya
Sementara Brigjen Bahtiar Ujang Utama, mengatakan tujuan supervisi KPK di Kalsel dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan bersih. Adanya penilaian MCP merupakan program KPK untuk memantau sejauh mana keseriusan dan optimalisasi yang dilakukan para kepala daerah dalam melakukan pencegahan korupsi di lingkungannya.
“Sejauh ini Pemprov Kalsel sudah cukup baik, namun ada beberapa daerah di Kalsel yang harus ditingkatkan komitmen program pencegahan korupsinya,” kata Bahtiar.
Dari 14 pemerintah daerah di Kalsel, nilai indeks MCP tertinggi adalah Kabupaten Banjar. “Pada masa mendatang kita targetkan indeks MCP pemerintah daerah di Kalsel rata-rata diatas 85, dan syukur bila ada yang mencapai 90 atau lebih, kita akan memantau dan memberikan asistensi untuk peningkatan indeks tersebut,” katanya.
KPK juga berharap seluruh unsur di Kalsel baik pemerintah maupun dewan agar menguatkan integritas pencegahan korupsi. “Utamakan langkah preventif dalam mencegah terjadinya korupsi dibandingkan upaya tindakan hukum, jadi lebih baik mencegah daripada menindak,” harap Bahtiar. Ary