Jakarta,- Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta (27/5/2021.
Rakornas diikuti oleh pimpinan lembaga, sejumlah menteri juga diikuti secara virtual para kepala.daerah.
Pemprov Kalsel diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syaiful Azhari, di Command Center, kantor Setdaprov Kalsel.
Ditemui usai video conference, Syaiful Azhari menjelaskan bahwa realisasi belanja Kalsel mendapat penilaian yang bagus. “Untuk Kalsel, hasil webinar Pj Gubernur dengan Mendagri , Kalsel mendapat apresiasi karena masuk kategori baik.” tandasnya.
Kendati demikian, ia mengharapkan pengawalan BPKP mampu mendorong realisasi belanja Kalsel menjadi lebih baik lagi.
Sebelumnya dalam agenda tahunan yang diselenggarakan BPKP ini, Jokowi menekankan percepatan realisasi belanja pemerintah.
“Saya minta percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan. Realisasi belanja pemerintah saat ini masih rendah. Kecepatan pengadaan barang dan jasa juga masih lambat.”
Untuk itu, ia meminta BPKP dan seluruh APIP menganalisis penyebab lambatnya realisasi belanja pemerintah serta mencarikan solusi terkait.
Hal berikutnya yang ditekankan Jokowi adalah peningkatan kualitas perencanaan.
“Saya lihat, masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya.”
Menurutnya, program-program tanpa parameter keberhasilan dan target sasaran yang jelas menimbulkan kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Karena itu, saya perintahkan agar BPKP, APIP, kementerian, lembaga, dan daerah mengawal sejak perencanaan, tidak sekadar mengulang-ulang perencanaan tahun sebelumnya.”
Jokowi menekankan pentingnya akurasi data. “Contoh, bansos yang tidak akurat membuat pengukuran tidak tepat sasaran, ” ingatnya.
Terakhir, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan BPKP dan APIP secara serius. Jangan sampai berlarut-larut dan berujung pada masalah hukum.
Di awal acara, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyebutkan beberapa pembelajaran yang ia dapatkan setelah satu tahun mengawal pandemi.
“Kebijakan dan program pemerintah harus diorkestrasi dengan harmoni yang baik. Selain itu, kesuksesan program tidak lepas dari kesigapan mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi sesering mungkin.”
Menindaklanjuti evaluasi selama masa pandemi, Kepala BPKP telah merancang agenda pengawasan.
BPKP siap mengawal peningkatan kualitas perencanaan dan percepatan belanja pemerintah. Vio/Ary
