Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPPBJ) Kabupaten Kota se- Kalimantan Selatan di Ruang Rapat H Maksid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (2/6/2021).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II Pemerintahan, Saiful Azhari mengatakan, kegiatan rakornis ini mencerminkan suatu kesungguhan, tekad dan keseriusan pemerintah untuk memberikan hasil yang lebih baik dalam menata pengelolaan pengadaan barang/jasa di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Masa pandemi ini, memang sebuah tantangan besar bagi kehiduapan kita hingga saat ini, dimana berbagai sendi kehiduoan kita ikut terdampak oleh penularan covid-19, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran,” katanya.
Ia menyampaikan, di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ratusan milyar anggaran direfocusing untuk menangani pandemi covid-19, baik penanganan masalah kesehatan, masalah sosial, maupun upaya mendorong pemulihan ekonomi di daerah.
“Hampir seluruh anggaran refocusing itu dipergunakan untuk belanja barang dan jasa untuk mengatasi dan mengendalikan dampak pandemi,” ucapnya.
Karena itu, ia sangat memahami betul, begitu besar beban yang dipikul oleh para pejabat fungsional pengelola PBJ. Namun, disatu sisi pengadaan dituntut selesai dengan secepat-cepatnya dan disisi lain juga memiliki tanggungjawab untuk memastikan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
“Saya berterimakasih kepada pejabat struktural dan fungsional pengelola PBJ di Provinsi maupun Kabupaten Kota se- Kalimantan Selatan yang terus memberikan kinerja terbaiknya, meskipun bekerja dalam masa pandemi covid-19 sekarang ini,” ungkapnya.
Disamping itu, ia juga menambahkan, pengadaan barang dan jasa pemerintah terus mendapat perhatian dan sorotan dari berbagai pihak karena alokasi anggaran untuk belanja barang dan jasa ini sangat besar serta resiko PBJ yang tidak sesuai aturan tidak hanya berdampak buruk terhadap pengadaan tetapi juga bisa beresiko secara hukum.
“Karena itu, jangan main-main dengan pengadaan barang dan jasa. Laksanakan manajemen yang tepat dalam semua mekanisme pengadaan barang dan jasa di Kalsel dan membuahkan hasil pengadaan yang berkualitas,” ucapnya.
Ia berharap, pembenahan kelembagaan, sistem dan SDM pengelola PBJ harus terus dibenahi dan ditingkatkan. Berdasarkan data dari Biro PBJ Setda Prov Kalsel, masih ada beberapa daerah kabupaten yang belum memiliki pejabat fungsional pengelola PBJ.
“Masih ada 7 daerah kabupaten yang bobot tingkat kematangan PBJ dibawah 50 persen. Hanya pemerintah provinsi dan kabupaten Tanah Laut yang saat ini mencapai tingkat kematangan PBJ hampir 100 persen. Oleh karena itu, saya minta kepada Kepala Biro PBJ Setda Kalsel dan Kabupaten Kota yang tingkat kematangannya masih rendah, agar melakukan koordinasi yang intensif dan konsolidasi yang terarah,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kalsel, Rahmaddin dalam laporannya mengatakan, pihaknya mengundang peserta dari 13 Kabupaten/Kota serta menggadirkan beberapa narasumber.
“Dalam Rakornis ini kita akan membahas segalanya yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, seperti keberadaan dan peran pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), termasuk beberapa perubahan seperti dihapusnya PjPHP/PPHP di Daerah,” jelasnya. (end/ary)
