Banjarbaru – Wakil Bupati HSS (Hulu Sungai Selatan) Syamsuri Arsyad dan Wakil Bupati Tapin Syafrudin Noor menandatangani berita acara kesepakatan kepala daerah tentang batas daerah HSS dan Tapin, Selasa (10/8) di ruang PM Noor Setdaprov Kalsel Banjarbaru. Keduanya bersepakat dan menerima putusan penetapan setelah dilakukan mediasi oleh Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA yang juga Dirjen Bina Adwil Kemendagri RI.
Adapun segmen batas yang disepakati adalah tapal batas kabupaten antara Kecamatan Sungai Raya HSS dan Kecamatan Lok Paikat Tapin.
Sebelum tanda tangan dibubuhkan, Pj Gubernur melakukan mediasi tertutup di ruang kerjanya. Usai mediasi selama lebih kurang dua jam, Pj Gubernur keluar ruang kerja dan memberikan keterangan tercapainya kesepakatan tapal batas wilayah.
Menurut Safrizal, penyelesaian segmen batas HSS dan Tapin ini diselesaikan dengan azas persaudaraan dan kebijaksanaan.
“Kedua pihak menyerahkan keputusan kepada pemerintah provinsi dan pusat, maka pilihannya setuju atau tak setuju,” kata Safrizal.
Keduanya menyatakan tak sepenuhnya senang namun bukan berarti tidak bisa dilanjutkan. “Pemprov beri solusi sebagai pihak yang tak memiliki kepentingan,” katanya.
Keputusan telah ditetapkan namun Pemprov Kalsel juga mempertimbangkan adanya ekses akibat penetapan tapal batas tersebut. “Kita ikut membantu jika ada ekses setelahnya, jadi bukan hanya selesai batas ditetapkan lalu ditinggal. Pemprov dan pemerintah pusat siap bertanggung jawab dan membantu apabila ada ekses dari penarikan garis batas ini,” kata Safrizal.
Keputusan batas dimaksud adalah wilayah yang terlanjur ada izin konsesi tambang akan masuk Tapin guna kemudahan pengelolaan berikutnya. “Sementara wilayah lainnya masuk HSS,” kata Safrizal.
Sebelumnya, Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA mengatakan penegasan batas merupakan tuntutan UU Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah tentang kemudahan perizinan, di mana syaratnya menyusun tata ruang dan tapal batas, sehingga RPJM dan investasi bisa mendapat kejelasan dengan baik. Ary