HARI Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke 71 tanggal 14 Agustus 2021 berada dalam suasana keprihatinan. Wabah Covid 19 belum juga berlalu bahkan saat ini terjadi peningkatan positive rate dan tingkat kematian secara eksponensial hingga diberlakukannya PPKM level 4 di 6 Kabupaten/kota.
Wabah yang melanda Kalsel sejak Maret 2020 juga sempat berdampak pada anjloknya pertumbuhan perekonomian daerah.
Namun sejak awal 2021, upaya pemulihan ekonomi telah dilakukan Pemprov Kalsel sesuai instruksi pemerintah pusat.
Kebijakan terukur dan tata kelola APBD yang tepat mampu menjadi daya ungkit dalam percepatan pemulihan ekonomi.
Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kalsel pada tahun 2020 sempat terkontraksi hingga minus 1,8 persen. Kemudian membaik pada triwulan pertama tahun 2021 walaupun masih terkontraksi minus 1,25 persen.
Pada triwulan kedua tahun 2021, ekonomi Kalsel berhasil bangkit dan tumbuh mencapai 4,4 persen.
Provinsi Kalimantan Selatan, yang di masa transisi ini di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Dr Safrizal ZA saat memimpin Rakor Penanganan Covid dan pemulihan ekonomi Juni 2021 lalu mengingatkan agar kampanye Prokes (protokol kesehatan) gencar dilaksanakan agar kepatuhan pakai masker dan jaga jarak meningkat.
Menurutnya, upaya percepatan pemulihan perekonomian dan penanganan Covid 19 perlu keseimbangan. Pasalnya yang yang dihadapi bukan hanya degradasi angka ekonomi tapi juga bencana kemanusiaan.
Selanjutnya Pemprov Kalsel memposisikan APBD Provinsi tahun anggaran 2021 sebagai ujung tombak dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Untuk itu operasionalisasi anggaran di desain secara fokus terarah, efektif, efisien dan memanfaatkan sepenuhnya teknologi digital untuk memperlancar proses penggunaan amggaran.
Alhasil, pencapaian realisasi belanja daerah APBD Provinsi Kalimantan Selatan hingga triwulan II mencapai persentase sebesar 48,91 % atau melampaui angka persentase realisasi belanja daerah provinsi secara nasional sebesar 40,29 %.
Capaian ini bahkan mendapat apresiasi dan penghargaan langsung dari Menteri Dalam Negeri. Apresiasi dan penghargaan tersebut diberikan melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/4304/SJ tanggal 12 Agustus 2021 Hal pemberian apresiasi atas pencapaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.
Dalam surat dipaparkan Mendagri, apresiasi ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendukung kebijakan Pemerintah pusat terkait percepatan realisasi belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3687/SJ tanggal 28 Juni 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD TA 2021 Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi.
Berdasar data dihimpun jejakbanua.com sebelum pandemi Covid 19, perekonomian Kalsel merangkak naik. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kalsel relatif stabil dari tahun ke tahun namun kemudian anjlok pada tahun 2020 akibat pandemi. Tercatat pada tahun 2016 sebesar 4,38 persen, tahun 2017 sebesar 5,28 persen, tahun 2018 sebesar 5,13 persen dan pada tahun 2019 sebesar 4,08 persen.
Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Kalsel pada Februari 2021 menurun menjadi 4,33 persen setelah sebelumnya 4,74 persen pada Agustus 2020.
Indeks pembangunan manusia (IPM) Kalsel pada 2016 skor 69,05 menjadi 70,91 pada tahun 2020.
Tingkat kemiskinan pada tahun 2016 tercatat 4,52 persen, relatif mengalami peningkatan pada tahun 2019 4,55 persen.
Namun kemiskinan Kalsel masih jauh berada dibawah tingkat nasional sebesar 9,41 persen dan tercatat tingkat kemiskinan terendah di tingkat regional Kalimantan.
Persentase penduduk miskin Kalsel juga terendah ketiga secara nasional setelah Bali dan DKI Jakarta.
Sementara Nilai tukar usaha pertanian (NTUP) Kalsel mencapai diatas 100 persen pada akhir tahun 2020. Tingginya NTUP merupakan indikator kesejahteraan di sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan serta perikanan di Kalsel.
Irigasi dalam kondisi baik tahun 2016 sebesar 10,1 persen meningkat pesat menjadi 47 persen di tahun 2020.
Cakupan layanan air minum tahun 2016 sebesar 73,54 persen meningkat jadi 82,70 persen pada tahun 2020. Pelayanan pengelolaan air limbah tahun 2016 sebesar 30,99 persen jadi 68,82 persen di tahun 2020.
Terakhir kondisi jalan provinsi dalam keadaan mantap (baik dan sedang) tahun 2017 sebesar 71,71 persen menjadi 82,70 persen di tahun 2020.
Daya saing perekonomian Kalsel juga meningkat berkat terwujudnya kemandirian pangan selama beberapa tahun terakhir. Berdasar data, jumlah produksi beras Kalsel pada 2016 sebesar 1,2 juta ton menjadi 1,4 juta ton lebih pada tahun 2020 dan pada akhir tahun 2021 diprediksi 1,5 juta ton.
Derajat kesehatan masyarakat juga meningkat dengan data angka harapan hidup pada tahun 2016 dengan nilai 67,66 menjadi 69,28 pada tahun 2020 dan ditarget pada akhir tahun 2021 mencapai nilai 69,64.
Kontribusi sektor pariwisata juga meningkat, pada 2016 tercatat jumlah pengunjung wisata ke Kalsel 753.059 orang dan terus meningkat hingga pada tahun 2020 menjadi 1.902.641 orang. Diprediksi akan meningkat terus hingga akhir tahun 2021 menjadi 2,4 juta lebih.
Berdasar data realisasi nilai investasi PMA dan PMDN di Kalsel pada tahun 2016 tercatat 7,1 trilyun dan meningkat terus menjadi 12 trilyun pada tahun 2020. Diprediksi hingga pada akhir tahun 2021 akan meningkat lagi menjadi 14,4 trilyun.
Pada bidang pemerintahan, kinerja Pemprov Kalsel tergambar dari raihan opini WTP dari BPK RI atas laporan keuangan atas laporan keuangan sejak 2016 hingga 2020.
Selamat Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan Ke-71 – Waja Sampai Kaputing. Ahmad Arya