Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa melaunching inovasi Si Bekantan (sistem informasi belanja kantor Kalimantan Selatan). Launching dilaksanakan bersamaan Rakorda Unit Pengadaan Barang dan Jasa se Kalsel, Selasa (16/11) di Gedung Idham Chalid Banjarbaru.
Launching dilakukan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor diwakili asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Syaiful Azhari didampingi Inspektorat Kalsel Fidayeen.
Sejak ujicoba Si Bekantan pada Bulan Juli 2021 hingga saat ini baru 16 unit kerja yang menggunakan inovasi tersebut. “Hingga saat ini sejak ujicoba Bulan Juli lalu baru 16 unit kerja yang telah menggunakan Si Bekantan,” terang Karo Pengadaan Barang dan Jasa Rahmaddin MY di sela kegiatan.
Sementara nilai transaksi melalui Si Bekantan yang sudah dilakukan senilai Rp 680 juta.
Diakui Rahmaddin penggunaan Si Bekantan perlu terus disosialisasikan di lingkup Pemprov Kalsel. Pasalnya sejumlah Satker masih terbiasa melakukan belanja barang dan jasa secara offline atau manual.
“Harapannya ke depan seluruh SKPD dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui Si Bekantan ini,” katanya.
Si Bekantan sendiri merupakan produk inovasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kalsel yang terintegrasi dengan aplikasi Bela Pengadaan. Keberadaan Si Bekantan dalam rangka memudahkan pengguna anggaran dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara online. “Melalui Si Bekantan, kuasa pengguna anggaran membuat kerangka acuan kerja, tak perlu lagi belanja langsung ke pasar, jadi tinggal klik barang apa yang diperlukan langsung bayar, jadi tak ada kontak langsung pembeli dan penjual,” kata Rahmaddin.
Pembuatan aplikasi ini merupakan arahan dari KPK yang masuk dalam stranas pencegahan korupsi Dimana salah satunya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang ter digitalisasi. “Sehingga belanja by system, yang memudahkan monitoring oleh aparat penegak hukum dan transformasi pengadaan lebih baik lagi ke depan,” kata Rahmaddin.
Dalam kesempatan Rakorda UKPBJ se Kalsel ini juga diserahkan penghargaan kepada UKPBJ Tanah Laut yang meraih level III atau proaktif dalam kinerja pengadaan barang dan jasa. Selain itu Bupati Tanah Laut Sukamta juga meraih penghargaan atas inovasi digitalisasi belanja barang dan jasa bernama Sosialita. Penyerahan penghargaan dilakukan Gubernur Kalsel diwakili Asisten Ekonomi Pembangunan Syaiful Azhary.
Dalam sambutan tertulis, Gubernur Kalsel mengatakan perlunya kelembagaan, manajemen serta SDM yang kuat agar proses pengadaan barang dan jasa berjalan efektif efisien dan akuntabel. “Hingga saat ini Biro PBJ Kalsel telah memiliki 20 pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa dengan tunjangan antra Rp 10 sampai Rp 15 juta per bulan,” kata Gubernur.
Diharapkan pemerintah kabupaten kota di Kalsel dapat mengikuti langkah Pemprov untuk meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa lebih baik. Ary
