Banjarmasin – Alokasi dana APBN untuk provinsi Kalimantan Selatan dalam DIPA dan TKDD pada tahun 2022 berjumlah sebesar Rp 25.07 tnliun dengan rincian untuk belanja pemenntah pusat sebesar Rp 8.18 Triliun dan belanja TKDD sebesar Rp.16.89 triliun.
Namun bila dibandingkan DIPA dan TKDD tahun 2021 lalu yang diterima Kalsel tercatat menurun.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah melaporkan apabila dibandingkan tahun 2021 lalu menurun sebesar 4,28 persen atau Rp 1,2 trilyun. “Penurunan terjadi karena memang alokasi belanja K/L dan TKDD secara nasional mengalami penurunan juga,” kata Sulaimansyah saat penyerahan DIPA TKDD Kalsel 2022 oleh Gubernur Kalsel di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (3/12).
Sementara jika dibandingkan dengan proporsi pagu APBN 2022 Kalsel dengan pagu APBN nasional sebenarnya mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2021 proporsi belanja APBN Kalsel dan nasional sebesar 1,43 persen.
“Sementara pada 2022 proporsi belanja APBN Kalsel terhadap nasional mengalami kenaikan 1,46 persen,” kata Sulaimansyah.
Dengan demikian dukungan pemerintah pusat kepada Kalsel stabil walau di masa pandemi. Sementara DIPA Kalsel yang diserahkan hari ini berjumlah 541 DIPA dengan nilai Rp 8,18 T.
Untuk belanja TKDD di Kalsel tahun 2022, terdapat 10 Pemerintah Daerah yang mengalami kenaikan alokasi sementara 4 daerah mengalami penurunan. Totalnya sebesar Rp 16,89 T dengan rincian alokasi untuk dana bagi hasil Rp 4,3 T, DAU sebesar Rp 7,49 T, DAK Fisik sebesar Rp 1,28 T, DAK Non Fisik sebesar Rp 2,30 T, dana insentif daerah Rp 91,21 M dan dana desa sebesar Rp 1,43 T.
Adapun Pokok-pokok APBN tahun 2022 adalah ekspansif untuk mengatasi pandemi Covid19 dengan tetap menjaga keseimbangan antara countercyclical dengan pengendalian resiko dan sustainabilitas.
Reformasi struktural untuk perbaikan fondasi ekonomi melalui pembangunan SDM dengan mengakselerasi reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial dan pendidikan untuk menciptakan daya saing dan produktivitas.
Reformasi perpajakan, dan Reformasi penganggaran, dengan mendorong belanja menjadi lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus program prioritas berbasis hasil, serta antisipatif terhadap ketidakpastian. Ary
