Banjarbaru ,- Mal Pelayanan Publik Banjarbaru di Jalan Husni Thamrin No. 01, Kota Banjarbaru, resmi diluncurkan, Senin (7/12).

Gedung dua lantai ini mewadahi aktivitas pelayanan publik secara terpadu, didukung fasilitas modern dan sistem terintegrasi.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin, Wakil Walikota Banjarbaru Wartono, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Diah Natalisa, serta Staf Khusus Kementerian PAN RB Saifudin Latief, meletakkan tangan di giant screen secara bersamaan sebagai simbol peluncuran MPP Banjarbaru.

Saat ini, ada 13 gerai instansi di MPP Banjarbaru yang siap memberikan pelayanan publik di bidang barang, jasa, maupun administrasi.

Instansi yang bergabung meliputi POLRES, UPPD Samsat, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, BPJS Ketenagakerjaan, PT. Taspen, BRI, Bank Kalsel, BNN, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil.

Kemudian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menjelaskan, MPP sudah beroperasi sejak Februari 2021. Pelayanan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan menghadirkan delapan gerai.

“Keberadaan Mal Pelayanan Publik ini merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, serta jawaban atas kebijakan publik yang harus adaptif dan berkelanjutan, dengan memudahkan dan menyederhanakan pelayanan publik,” tegasnya.

Gubernur Kalsel Dr (HC)  Sahbirin Noor, atau Paman Birin  menyambut baik keberadaan Mal Pelayanan Publik ketiga di Kalimantan ini, sekaligus ke-49 di Indonesia.

“Hadirnya Mal Pelayanan Publik menjawab tantangan perkembangan zaman, di mana pelayanan publik dituntut cepat, responsif, aman, dan terjangkau,” tulis Gubernur Kalsel dalam sambutan  membacakan Sekda Roy Rizali Anwar.

Pemprov Kalimantan Selatan, ungkapnya, berupaya meningkatkan layanan publik yang semakin baik, mudah, cepat, aman, dan akuntabel. Salah satunya dengan mendorong dan mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik di kabupaten kota, karena kabupaten kota merupakan garda terdepan sektor pelayanan publik.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Diah Natalisa, usai meninjau gerai-gerai yang siap beroperasi, mengatakan, keberadaan MPP juga mampu mendukung pertumbuhan investasi di daerah.

“Dengan adanya MPP ini, investasi diharapkan meningkat, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Diah Natalisa menyebut MPP sebagai integrasi layanan dalam satu gedung, atau one stop service area.

Menurutnya, kehadiran MPP harus bisa memberi wajah baru bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Berikan layanan yang nyaman, terjangkau, cepat, dan ramah. Lakukan kerja sama harmonis baik di tingkat OPD maupun instansi vertikal,” pesannya.

Kegiatan peluncuran ini dirangkaikan dengan penandatanganan Komitmen Replikasi Inovasi Pelayanan Publik antara Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan kabupaten kota.

Diketahui, Kalimantan Selatan menjadi satu dari 12 provinsi yang menjadi daerah percontohan jaringan inovasi pelayanan publik. (Vio/Adpim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here