BANJARMASIN – Kucuran dana APBN tahun 2021 pada masa pandemi Covid 19 dalam upaya perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid 19 di Provinsi Kalimantan Selatan berkontribusi menurunkan angka kemiskinan di Kalsel.
“Kalau melihat menurunnya angka kemiskinan di Kalsel, tidak terlepas dari kucuran dana perlindungan sosial dari APBN,” kata
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Sulaimansyah, dalam konferensi pers di Banjarmasin, Kamis (20/1).
Menurut Sulaimansyah, untuk tahun 2021 kucuran dana perlidungan sosial yang meliputi sejumlah program untuk masyarakat miskin di Kalsel mencapai Rp1,59 triliun.
Berdasarkan angka BPS Kalsel, kata Sulaimansyah, angka kemiskinan di Kalsel per September tahun 2021 kisaran 4,56 persen atau menurun dari tahun 2020 sekitar 0,27 persen.
Sebelumnya data kemiskinan Kalsel di angka 4,83 persen. Bahkan angka kemiskinan di Kalsel tersebut salah satu yang terendah secara nasional.
Dia menyebutkan, dana perlindungan sosial tahun 2021 tersebut meliputi program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp154,76 miliar untuk 93.366 keluarga penerima manfaat (KPM), bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Rp553,22 miliar untuk 148.188 KPM.
Selain itu, kartu pra kerja sebesar Rp463,69 miliar untuk 130.617 KPM, kuota internet Rp0,96 miliar untuk 350.869 Gb, kartu
sembako Rp274,25 miliar untuk 149.735 KPM dan bantuan sosial tunai (BST) Rp138,85 miliar untuk 111.106 KPM.
Sulaimansyah mengakui, perekmbangan ekonomi di Kalsel semakin membaik, hal itu bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kalsel
tumbuh sekitar 4,82 persen, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh 46,97 persen.
Kemudian, inflasi Kalsel tahun 2021 terkendali hanya 0,36 persen, nilai tukar petani (NTP) berada di atas 100 serta pertumbuhan produksi padi di Kalsel meningkat 211,67 persen.
Namun demikian, kata Sulaimansyah, penurunan angka kemiskinan di Kalsel disaat pandemi Covid 19 tersebut merupakan usaha bersama seluruh stakeholder dalam rangka perlindungan sosial bagi yang terdampak Covid 19. Ary
