Rabu, Mei 29, 2024
BerandaEkonomi & BisnisDana Bergulir Eks PNPM Kini Wajib Dikelola BUMDesa Bersama

Dana Bergulir Eks PNPM Kini Wajib Dikelola BUMDesa Bersama

Banjarbaru – Pengelolaan dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) bakal dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama. Hal ini sesuai amanat UU Cipta Kerja  dan amanat Pasal 73 Peraturan Pemerintah (PP) 11/2021 tentang BUMDesa, dimana untuk pengelolaan kegiatan dana bergulir Eks PNPM wajib dibentuk menjadi BUMDesa Bersama.

Sebelumnya untuk pengelolaan dana bergulir eks PNPM ini di masyarakat tak ada payung hukum siapa yang berhak menangani. Masing-  masing desa menangani sendiri melalui Unit Pengelola Keuangan Dana PNPM.

“Namun dengan  adanya UU Cipta Kerja terbaru maka tiap kecamatan wajib membentuk BUMDesa Bersama sebagai pengelola dana bergulir eks PNPM yang ada sejak zaman Presiden SBY itu,” kata Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalsel Zulkifli, Rabu (16/2/2022).

Termasuk di Kalsel, tiap kecamatan yang masih ada dana bergulir eks PNPM, maka wajib membentuk BUMDesa tersebut. “Ini perlu diinformasikan kepada Masyarakat bahwa dana bergulir eks PNPM itu ditransformasikan sebagai modal BUMDesa Bersama, jadi itu milik beberapa desa yang ada di satu kecamatan tersebut,” kata Zulkifli.

BUMDesa ini khusus mengelola simpan pinjam dari dana bergulir tadi. “Memang ada kecamatan di Kalsel yang gagal dalam pengelolaan dana bergulir eks PNPM, tapi juga banyak sukses bahkan saat ini ada yang sampai milyaran dananya karena kan semakin berkembang,” katanya.

Zulkifli berharap dengan adanya BUMDesa ini dapat membantu permodalan bagi masyarakat di pedesaan Kalsel. “Sehingga dapat menggerakkan perekonomian di pedesaan akan meningkat,” ujar Zulkifli. 

Berdasar rilis Kemendes PDTT, transformasi pengelolaan dana bergulir eks PNPM-MPd ini bertujuan untuk menyelamatkan aset berupa Rp 12,7 triliun yang selama ini tidak memiliki kepastian hukum. Diharapkan, kepastian hukum yang telah diberikan tersebut dapat meminimalkan terjadinya kerugian di masyarakat.

 “Sekarang sudah jelas posisinya (payung hukum dana bergulir eks PNPM-MPd). Agar dana yang selama ini bergulir di masyarakat jelas pertanggungjawabannya, sehingga tidak muncul korban-korban yang tidak diinginkan,” terangMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, saat konferensi pers secara virtual, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ary 

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments