BANJARBARU– Pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Kota Banjarbaru sudah di depan mata. 

Hal itu menyusul disetujuinya tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi menjadi Undang-Undang oleh DPR RI, yang mana salah satunya mencatut tentang Kalimantan Selatan.

RUU Provinsi sendiri berisi tentang dasar-dasar hukum yang digunakan tentang pembentukan sebuah provinsi.

 Pembentukan RUU ini bertujuan untuk kembali menata dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia yang masih berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.

Dikutip  dalam isi RUU Kalimantan Selatan di bab 2, pasal yang ke 4, tertera bahwa ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru. Bukan lagi di Banjarmasin.

Sebelumnya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor memandang UU tentang Provinsi Kalsel ini sangat penting, khususnya sebagai landasan pembangunan daerah yang diselenggarakan secara terpola, terencanan, terarah, menyeluruh dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah NKRI untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Ia  menuturkan, UU tentang provinsi Kalsel ini juga menjadi pedoman untuk memetakan dan memaksimalkan peran dan potensi Kalsel.

Potensi itu terkait kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan yang dihadapi dalam dinamika masyarakat dalam tataran lokal, nasional, dan global.

“Bagi Pemprov Kalsel, UU tentang provinsi ini juga merupakan bagian penting bagi perjalanan panjang Kalimantan Selatan sebagai provinsi tertua dipulau Kalimantan,” ucap Sahbirin Noor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here