Banjarmasin (17/3/2022). Seluas 20.351 hektar lahan kritis belum ditangani oleh 23 pemegang IPPKH (izin pinjam pakai kawasan hutan) di Kalsel, karena mereka belum melaksanakan rehabilitasi lahan kritis senilai Rp536 miliar. 

Hal itu diungkapkan Rudy M. Harahap, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, mewakili Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama-sama dengan KPK dan Kementerian Dalam Negeri. 

Rapat Koordinasi di Kota Banjarmasin tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah di Kalimantan Selatan, dengan agenda utama mewujudkan pemerintah daerah yang profesional dan bebas dari korupsi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada Rapat Koordinasi tersebut, Rudy menyatakan,BPKP telah melakukan banyak upaya dalam mewujudkan pemerintah daerah yang profesional dan bebas dari korupsi di Kalimantan Selatan. 

Upaya tersebut melalui pengawasan keuangan daerah, keuangan desa, penanganan Covid-19, penanganan bencana akibat lahan kritis dan kebakaran hutan, serta dari governansi korporasi.

Rudy juga mengungkapkan isu strategis yang akan menjadi sasaran BPKP tahun 2022 di Kalimantan Selatan,yaitu audit reklamasi tambang batu bara dan pajak air permukaan, yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rudy menambahkan, selama 5 tahun terakhir, BPKP berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara Rp90,6 Milyar di Kalimantan Selatan melalui audit investigatif dan audit perhitungan keuangan negara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here