Banjarmasin – Kasus korupsi suap proyek irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) masih bergulir. Terbaru, permohonan terdakwa Mantan Plt Kepala Dinas PUPRP HSU, Maliki diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Maliki sebagai justice collaborator atau yaitu pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Titto Jaelani dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (6/4/2022) Kemaren.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Jamser Simanjuntak ini, Penuntut Umum KPK sekaligus menyampaikan tanggapan atas pembelaan terdakwa. 

Titto mengatakan, diterimanya permohonan terdakwa Maliki oleh Pimpinan KPK sebagai justice collaborator karena sejumlah pertimbangan. 

Terdakwa, bersikap kooperatif selama proses penyidikan serta peran Maliki membongkar peran tersangka lainnya dalam kasus suap fee proyek di Kabupaten HSU khususnya keterlibatan Bupati HSU non-aktif, Abdul Wahid. 

Selain itu, terpenuhinya syarat-syarat pengajuan sebagai justice collaborator sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama serta adanya permohonan yang diajukan secara resmi oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya.

Dalam tanggapannya atas pledoi terdakwa, Penuntut Umum KPK menyatakan tetap pada tuntutannya yaitu menuntut Maliki untuk dipidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan penjara. 

Selain itu, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti Rp 195 juta. Jika uang pengganti tidak dibayarkan setelah 1 bulan putusan inkrah, maka harta bendanya bisa disita dan dilelang. 

Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan tambahan pidana penjara selama 3 tahun.

“Kami tetap pada tuntutan,” ujar Titto. 

Sebelumnya masih dalam persidangan ini, terdakwa Maliki secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya, Mahyudin dan Tuti Elawati menyampaikan pembelaan. 

Dalam pembelaannya, mereka meminta kepada Majelis Hakim agar tuntutan terhadap terdakwa khususnya terkait pidana tambahan uang pengganti dikesampingkan. 

“Kami minta Majelis Hakim memutuskan hukuman seringan-ringannya,” ujar Tuti. 

Penasihat hukum berkeyakinan, kliennya bukanlah pelaku utama dalam perkara korupsi suap tersebut. 

Maliki pun dalam pembelaan pribadinya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak termasuk masyarakat HSU, Kalsel dan Indonesia secara umum atas perbuatan yang telah diakuinya tersebut. 

Ia memohon Majelis Hakim dalam memutuskan perkaranya nanti untuk mempertimbangkan terkait statusnya yang masih memiliki tanggungan keluarga, usia yang sudah paruh baya dan belum pernah dihukum sebelumnya. 

Diketahui, Maliki selaku Plt Kepala Dinas PUPRP Pemkab HSU, duduk di kursi pesakitan setelah ditangkap dalam operasi senyap yang dilakukan penyidik KPK di Kabupaten HSU pertengahan Bulan September Tahun 2021 lalu. 

Maliki sebagai Plt Kadis PUPRP HSU kedapatan menerima uang senilai ratusan juta dari dua kontraktor pemenang tender proyek irigasi di Kabupaten HSU yang diserahkan melalui seorang perantara.

Usai mendengar pembelaan dari terdakwa dan jawaban dari Penuntut Umum KPK, Majelis Hakim kembali menunda sidang untuk dilanjutkan pada Rabu (13/4/2022) dengan agenda pembacaan putusan.  (Diy/ary)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here