Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2023 pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kalsel, Kamis (7/7).

Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor melalui Wakil Gubernur, H Muhiddin mengatakan, penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS ini sangat penting dalam menyusun rencana dan anggaran SKPD.

“Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan tahapan penting dalam penyusunan APBD. rancangan KUA menjadi dasar dalam rancangan
penyusunan dan pembahasan
rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023,” kata Gubernur Kalsel.

Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini menuturkan, penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS ini berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Untuk dengan hal tersebut, Pemprov dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2023 dapat disepakati sesuai dengan jadwal atau tahapan yang sudah ditentukan
oleh peraturan yang berlaku.

“Melalui penyusunan rancangan
KUA, kita ingin mencapai kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan,” jelasnya.

Paman Birin juga menyampaikan, di tahun 2023, tema pembangunan Kalimantan Selatan adalah “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan”.

Yang mana tema tersebut berangkat dari isu-isu strategis pembangunan, antara lain meningkatkan SDM yang unggul dan berdaya saing,optimalisasi sektor industri,umkm, pertanian dan pariwisata,memperkuat infrastruktur,meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup,serta mewujudkan Kalsel sebagai gerbang IKN dan pendukung food estate.

“Adapun fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, diarahkan untuk kesehatan, pendidikan dan keterampilan,” katanya.

Paman Birin juga menambahkan, kemudian adapula UMKM dan Ketenagakerjaan, investasi
hilirisasi industri, pertanian dan pariwisata, serta meminimalisir bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan, termasuk mawas diri terhadap pandemi covid-19, yang belum dinyatakan berakhir.

“Kebijakan perencanaan belanja daerah, diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar. demikian juga digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib, yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan,” terangnya.

Disamping itu, menurutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023, sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.dengan kata lain,penggunaannya lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif,serta memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. (end/adpim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here