Keterbukaan Informasi Publik Fokus Agenda Rakornas Ke 15 KI

0
149

Jejakbanua.com, Banjarmasin – Menyongsong Indonesia Emas 2045, Komisi Informasi se-Indonesia memperkuat koordinasi melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KI ke-15 yang resmi dibuka Selasa (11/6/2024) di Banjarmasin.

Fokus agenda pembahasan isu-isu strategis terkait keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto selaku keynote speaker dalam Rakornas KI-15 ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan peran kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

“Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan memberikan akses informasi yang luas dan mudah kepada masyarakat, kita dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ucap Hadi.

Sementara  Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengatakan bahwa transparansi menjadi hal yang sangat penting untuk terselenggaranya negara dengan baik di era globalisasi saat ini.

Dia pun berharap Rakornas KI se Indonesia Ke-15 ini dapat menghasilkan pemikiran yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat.

“Hari ini kita berharap hasil Rakornas ini dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” tukasnya

Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro mengatakan  dalam Rakornas ini nantinya akan menerbitkan rekomendasi-rekomendasi konkret.

Menurut Donny, salah satu elemen penting dalam mewujudkan RPJPN Indonesia Emas 2025-2045 adalah penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka.

“Penyelenggaraan pemerintahan terbuka ini perlu dilakukan mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang baik itu untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional,” tuturnya.

Donny menilai, pengelolaan informasi publik penting dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan masyarakat informatif dalam meningkatkan daya saing global.

“Untuk itu, Komisi Informasi butuh banyak penguatan dan sinergitas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi KIP serta dalam upaya optimalisasi keterbukaan informasi di Indonesia,” kata Donny. Ary

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini