Banjarbaru – Kalsel diprediksi paling cepat membutuhkan waktu  10 tahun untuk mengembalikan lahan kritis seluas 511 ribu hektar menjadi hijau. Itu dengan catatan, setiap tahunnya Kalsel mampu melaksanakan mereboisasi sekitar 50 ribu hektar.

Hal itu diungkapkan Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA saat menghadiri Rakor Pengawasan internal keuangan dan pembangunan yang digelar BPKP dan Inspektorat Kalsel di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Kamis (20/5) tadi.

“Pertama adalah mengevaluasi strategi yakni menyelesaikan lahan kritis dimana kita punya target untuk penutupan lahan sekitar 500 ribu hektar lebih,” ujarnya.

Safrizal menilai, apabila penutupan lahan kritis dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun dengan target realisasi sebanyak 50 ribu hektar. Maka, penyelesaiannya pun bakal diprediksikan sekurang-kurangnya adalah 10 tahun.

“Artinya kalau ini diperhitungkan, sekurang-kurangnya baru siap 10 tahun dan hal itu tentu lama,” ucapnya.

Oleh karenanya, Ia berharap dengan adanya evaluasi tersebut dapat menjadi bahan serta catatan penting bagi setiap stakeholder di pemerintahan dalam menangani penyelesaian lahan kritis di wilayah Kalimantan Selatan.

“Dengan adanya evaluasi ini, strateginya pun dapat lebih diperkuat lagi gerakannya. Sehingga, diharapkan tidak 10 tahun kita mampu menanggulangi lahan kritis di Kalsel dan angka tutupanya akan jadi lebih baik,” harapnya.

Menyikapi Karhutla secara terpisah, Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA menyebutkan, bahwa evaluasi terhadap penanganan ini juga sangat dianggap penting. Terlebih bagi stakeholder pemerintahan di tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

“Kedua, kita juga menilai dalam penanganan dan pencegahan Karhutla, dan ini juga dievaluasi baik dari personil, peralatan hingga SOPnya,” paparnya.

Safrizal mengemukakan, apabila masih terdapat kekurangan. Secara otomatis, akan segera diperbaiki kemampuannya tentang penanganan Karhutla.

Disampaikan Safrizal, pembangunan berwawasan lingkungan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk melestarikan lingkungan. Pemerintah daerah juga harus menemukan penyebab terjadinya bencana dan upaya penanganannya dalam jangka pendek, menengah dan panjang. 

“Harus muncul strateginya, harus terlihat di dalam RPJMD, baru kita akan lakukan secara terintergasi dan sistematis,” katanya. 

Safrizal juga mengatakan, Pemprov Kalsel sudah menanam 1 juta pohon secara serentak di 13 kabupaten/kota dalam rangka pemulihan lingkungan pascabencana banjir dan pengurangan lahan kritis. “Namun jumlah tersebut masih belum cukup untuk tutupan lahan.  Perlu kerja lebih keras untuk merehabilitasi lahan kritis seluas 500 ribu  hektar lebih,” pungkasnya. Ary

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here