Safrizal Harap Zonasi Covid Tak Kendorkan Disiplin Prokes

0
179

Banjarbaru- Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA, berharap penetapan zonasi Covid 19 di berbagai daerah tak membuat masyarakat mengendorkan disiplin protokol kesehatan. “ Zonasi penting untuk penanganan namun untuk pencegahan harus diperlakukan seolah semua ada di zona merah, jadi kita tetap siaga walaupun sudah berada di zona oranye atau hijau,” harap Safrizal yang juga Dirjen Bina Admistrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri  saat menjadi narasumber dalam dialog bertema ” Hambatan dan Tantangan Optimalisasi Posko PPKM Mikro secara virtual,  Kamis (27/5/2021) di Banjarbaru.

Ia berharap disiplin penerapan protokol kesehatan tak kendor sekalipun wilayah tersebut bukan zona merah.

“Penetapan  status zona merah (resiko tinggi), zona oranye (resiko sedang) zona kuning (resiko rendah), atau zona hijau (tidak ada kasus) pada suatu wilayah jangan sampai mempengaruhi sikap masyarakatnya, maksudnya bila bukan wilayah zona merah lalu disiplin prokes dikendorkan,” Nilai Safrizal.

Safrizal mengatakan ada berbagai kendala yang sering ditemui dalam  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Misalnya sikap masyarakat yang terkesan tidak takut terhadap penularan dan penyebaran virus corona.

Sebagian mereka  mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak dan suka berkumpul atau berkerumun.

Safrizal mencontohkan, sebagian masyarakat di Aceh bersikap tidak takut tertular. Namun setelah ada beberapa tokoh yang meninggal dunia karena terpapar penyakit ini, baru mereka sadar bahwa tidak takut bukan berani mati.

Di Kalsel lanjutnya, masyarakatnya termasuk agamis, sehingga perlu keterlibatan tokoh agama atau ulama dalam hal memberikan pemahaman agar tidak salah memahami sesuatu yang bisa berujung pada musibah.

Masukan lain yang tidak kalah penting menyangkut pengalokasian dana anggaran di desa/kelurahan yang diambil dari dana desa. 

Saat ini, jumlah penganggaran masing-masing desa untuk pelaksanaan PPKM Mikro masih berbeda-beda.

“Penyaluran dana desa kurang merata dan proses pencairannya pun belum lancar,” sebut Safrizal lagi.

Beberapa penekanan masalah lainnya disampaikannya, diharapkan para pakar bisa melakukan analisa dan membuat kajian kebijakan apa yang tepat dilakukan Pemerintah sehingga operasional Posko Satgas PPKM Mikro berjalan efektif. (Sal/Ary)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here