Pemprov Kalsel Siap Beri Kemudahan Berusaha

0
129

Banjarmasin – Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA menghadiri Taxpayer Gathering 2021 yang diadakan Kanwil DJP Kalselteng, KPP Madya Banjarmasin pada Kamis (19/6) di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin

Acara yang mengusung tema “Baimbai Bagawi Mambangun Nagari” ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi antara DJP serta pembayar pajak, dan juga stakeholder.

Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA menyampaikan apresiasinya untuk para wajib pajak yang berhadir.

“Saya mengapresiasi para taxpayer di Kalsel yang hebat-hebat. Kalau tidak ada taxpayer yang bekerja lebih keras, sektor-ekonomi yang bergerak di Kalsel tentu pergerakan nya akan lambat,” ungkap Safrizal.

Ia juga mengungkapkan, Pemprov Kalsel membuka “karpet merah” atau siap memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha .

“Kalau ada usaha yang ingin dibuat namun perizinannya jadi sulit, lapor saya”  kata Safrizal saat ditemui usai hadiri acara.

Safrizal mengatakan, dirinya menitip pesan untuk Dirjen Pajak terkait kebijakan bagi hasil perusahaan yang terdaftar pajak di daerah lain, namun SDA nya bersumber dari Kalsel

“Apabila SDA yang diusahakan itu bersumber dari Kalsel, apakah saat bagi hasil Kalsel termasuk yang mendapatkan,” tekannya.

Karena hal yang belum pasti tersebut, untuk saat ini Safrizal imbau para pengusaha Kalsel untuk mendaftarkan wajib pajak di Provinsi Kalsel. 

“Kita selalu dukung Kanwil DJP Kalselteng yang memiliki target untuk meningkatkan indeks atau mutu layanan kantor mereka” ujar Safrizal. 

Sementara Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Tarmizi menyampaikan Kanwil DJP Kalselteng memiliki misi untuk meningkatkan raihan  predikat pelayanan WBK (wilayah bebas korupsi) untuk tahun 2020 menjadi  menjadi WBBM (wilayah birokrasi, bersih dan melayani) di 2022.

Tarmizi menyampaikan DJP melakukan reorganisasi instansi vertikal pada Mei 2021 kemarin.

 Dimana termasuk didalamnya adalah KPP Madya Banjarmasin.

“Mulai 24 Mei 2021 kemarin, dengan jumlah kantor yang sama dilakukan penataan organisasi. Ada sebanyak 24 kantor yang dilebur, dan bertambahnya sejumlah 18 KPP Madya di seluruh Indonesia” ungkap Tarmizi. (Ran/Adpim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here