Pasokan Kelapa Sawit Masih Kurang, Pemprov Kalsel Dorong Pembangunan Berkelanjutan

0
428

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan menyiapkan langkah strategis guna meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. “Sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam pembangunan karena selain penyumbang devisa terbesar kedua juga mampu menyerap banyak tenaga kerja, PDB, pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus pelestarian lingkungan,” kata Sekda Roy Rizali Anwar membacakan sambutan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, di FGD dalam rangka melaksanakan kegiatan pilot project implementasi sistem penilaian info kinerja kelembagaan rantai pasokan kelapa sawit, di aula Disbunnak Kalsel Banjarbaru, Selasa (31/8).

Untuk itu, Pemprov melaksanakan beberapa langkah strategis yaitu peningkatan produksi tandon kelapa sawit melalui program PSR yang tahun 2021 ditargetkan seluas 10.700 hektar. “Kita juga telah menyusun rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan 2021 – 2022,” kata Roy.

Kemudian meningkatkan sarana dan prasarana perkebunan sekaligus SDM di sektor perkebunan. Percepatan penerapan ISPO untuk PBS/PBN untuk percepatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dimana sudah 23 PKS yang bersertifikat ISPO dari 40 PKS yang ada.

“Meningkatkan industri hilir dari CPO, peningkatan diversifikasi integrasi kebun sawit dengan komoditas pertanian dan perikanan, komitmen membuka lahan baru sawit tanpa membakar serta meningkatkan peran serta PBS dan PBN dalam pembangunan daerah,” papar Roy.

Sekda Kalsel juga berharap dari FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi guna peningkatan produksi kelapa sawit serta pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. “Kita harapkan dari forum ini dapat menghasilkan rekomendasi guna diimplementasikan meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalsel,” pungkas Roy.

Sementara Kadisbunnak Kalsel drh Hj Suparmi mengatakan saat ini jumlah pasokan bahan baku kelapa sawit masih kurang untuk memenuhi pabrik yang ada di Kalsel. “Baru sekitar 70 persen dapat memenuhi sisanya didatangkan bahan baku kelapa sawit dari luar,” kata Suparmi.

Oleh karena itu pihak Disbunnak Kalsel terus mendorong agar petani sawit meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kebun sawitnya melalui program PSR,” kata Suparmi.

Dengan program PSR tahun 2021 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pabrik sawit hingga 90 persen. “Kita terus dorong pekebun sawit agar mengikuti PSR yang tahun 2021 Kalsel ditargetkan 3500 hektar namun ditantang hingga 5 ribu hektar lebih oleh BPDPKS,” kata Suparmi.

Untuk diketahui, tahun 2021 ada 5 daerah yang mengikuti program PSR yaitu Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Banjar serta Batola.

Sementara Prof Hesti Heryani peneliti ULM Banjarmasin mengatakan banyak keuntungan ekonomis yang didapatkan para pekebun atau petani bila mengikuti program PSR. “Sistem implementasi rantai pasok  kelapa sawit juga mendorong digitalisasi usaha perkebunan guna mendukung era industri 4.0 yang dicanangkan pemerintah pusat,” katanya.

Diharapkan nanti tak ada lagi petani swadaya yang terabaikan pemerintah melalui digitalisasi perkebunan tersebut.
kegiatan FGD dihadiri sejumlah pakar peneliti bukan hanya daro ULM tapi juga IPB Bogor, pemerintah daerah kab/kota di Kalsel dan stake holder lainnya. Dalam kegiatan tersebut Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar juga menerima piagam penghargaan selaku fasilitator FGD kegiatan pilot project implementasi sistem penilaian info kinerja kelembagaan rantai pasokan kelapa sawit. Ary

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here