Relaksasi  Pajak 2021, Ini Target Penerimaan Pemprov

0
205

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) targetkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp 100 M dari hasil kebijakan relaksasi atau pemutihan pajak tahun 2021. “Pada kebijakan relaksasi pertama mulai 9 Agustus hingga 9 Oktober 2021 lalu terealisasi penerimaan PKB/BBNKB sebesar Rp 58 M, sementara kebijakan relaksasi kedua mulai 21 Oktober sampai 21 Desember 2021 nanti targetnya Rp 42 M, jadi totalnya ditargetkan 100 M,” kata Kabid Pendapatan Pajak Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, H Rustamaji, Rabu (24/11) di Banjarbaru.

Namun setelah sebulan berjalan program pemutihan/relaksasi tahap dua, target penerimaan belum lagi tercapai.

“Sejak dimulai program pemutihan tahap kedua 21 Oktober hingga saat ini  penerimaan PKB/BBNKB baru Rp 11 M,” kata Rustamaji.

Penerimaan Rp 11 M tersebut dari hasil pembayaran pajak sebanyak 15.353 buah kendaraan bermotor di UPPD Samsat se Kalsel.

Ia  optimis target penerimaan dapat tercapai. Pasalnya, biasanya wajib pajak memanfaatkan program pemutihan di waktu terakhir.

“Kita memperkirakan animo wajib pajak memanfaatkan program pemutihan meningkat pada saat menjelang waktunya berakhir yaitu pada 21 Desember 2021 nanti,” kata Rustamaji.

Hingga saat ini pihaknya masih menunggu masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan bagi yang pajak kendaraan bermotornya menunggak. “Targetnya penerimaan kita Rp 31 M lagi,” katanya.

Ia meminta agar kawan-kawan yang bertugas di UPPD kabupaten/kota untuk bersiap melakukan pelayanan bagi wajib pajak karena biasanya menjelang berakhir program pemutihan animonya meningkat.

“Info terkait kebijakan pemutihan beserta progresnya juga terus kita informasikan kepada masyarakat bagi melalui layar TV, media sosial dan lainnya,” kata Rustamaji.

Bakeuda Kalsel juga akan melakukan evaluasi bersama UPPD Samsat Kabupaten/Kota di Kalsel guna mendorong peningkatan wajib pajak untuk memanfaatkan program pemutihan kali ini.

Ia pun memperkirakan perekonomian semakin membaik pada penghujung 2021 ini sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk menunaikan kewajiban pajak kendaraan bermotornya.

Rustamaji mengatakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali diadakan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang masih terdampak pandemi Covid-19. Dengan insentif tersebut, dia berharap pemulihan ekonomi Kalsel dapat terus terakselerasi. “Dengan kami berikan keringanan, diharapkan mereka semakin bersemangat memanfaatkan kebijakan relaksasi tersebut untuk membayar pajak kendaraan bermotor,” katanya.

Gubernur Sahbirin Noor telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0664/Kum/2021 yang mengatur program pemutihan pajak kendaraan. Insentif yang diberikan meliputi pembebasan denda dan keringanan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor, serta pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor progresif.

Selain itu, pemprov juga membebaskan pokok sanksi administrasi berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor (BNKB) atas penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya di wilayah Kalsel 2021. Ary

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here