Banjarbaru – Inspektorat Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya mencegah tindak pidana Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

Inspektur Daerah Kalsel, Ahmad Fidayeen, mengatakan pencegahan KKN menjadi kinerja utama agar Kalsel bisa meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-9 kalinya untuk penilaian BPK tahun anggaran 2021.

“Mudah-mudahan hasil temuan material, dan eksternal di tahun ini dapat berada di bawah 20 persen. Sehingga, WTP dapat diraih kembali,” kata Fidayeen, Banjarbaru, Jumat (18/2/2022).

Dikatakan Fidayeen, pihaknya selalu bekerja sama dengan tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) dalam pencegahan KKN.

“Jadi, monitoring itu sudah terjadwalkan dan saat ini kami lakukan yaitu reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk mencegah terjadinya tindak korupsi,” ujar Fidayeen. 

Selain itu, Fidayeen mengatakan Inspektorat Daerah juga terbuka terhadap laoran masyarakat terkait praktik KKN, dan akan menindaklanjutinya. SKPD Pemprov Kalsel pun juga didorong untuk bekerja semaksimal mungkin sebagai pengawasan untuk mengawal pembangunan.

“Pengaduan masyarakat tetap kita tindaklanjuti untuk mendukung kegiatan pengawasannya. Kemudian, kami dorong setiap SKPD untuk berkinerja lebih baik lagi secara transparan dan akuntabel, agar terhindar dari korupsi,” kata Fidayeen. Ary

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here