Tolak Permenaker JHT, Buruh di Kalsel Ancam Keluar BPJS

0
738

Banjarmasin – Ratusan buruh menggelar unjuk rasa (unras) ke kantor DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (23/2/2022) siang.

Kedatangan mereka untuk menyuarakan penolakan terhadap Permenaker tentang Jaminan Hari Tua (JHT) no 2 Tahun 2022,

Penolakan itu, mereka sampaikan selain lewat aksi damai, juga dengan membawa bendera organisasi, banner, spanduk, bertuliskan penolakan.

Guna mencari solusi, pihak DPRD Kalsel mengundang perwakilan dari para peserta aksi, untuk melakukan mediasi di ruang rapat DPRD Kalsel.

Sedikitnya ada 30 orang dari peserta aksi yang masuk dan melakukan mediasi dengan pihak DPRD Kalsel, perwakilan BPJS, dan juga perwakilan Pemprov Kalsel.

Sumarlan salah satu perwakilan mengatakan, kehadiran mereka bertujuan minta dukungan dari anggota DPRD Kalsel, atas pernyataan sikap dan sama-sama menolak Permenaker No 2 Tahun 2022.

“Isi dalam permenaker tersebut, sangat merugikan kami semua sebagai buruh,” ujarnya.

Jika penolakan mereka tidak dipenuhi, para buruh mengancam akan akan keluar dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Namun apabila tidak dihapuskan, kita para kaum buruh akan keluar dari BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya.

Adapun hasil mediasi yang telah dilakukan bersama dengan anggota DPRD Kalsel, Sumarlan mengaku jika pihak DPRD Kalsel turut mendukung.

“Kita sepakat, bahwa anggota dewan juga mendukung dan turut menolak atas lahirnya permenaker tersebut,” sebutnya Sumarlan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK sangat menyayangkan dengan lahirnya permenaker, yang dinilai merugikan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana perwakilan daerah Kalsel, ucap Supian HK, kalau pihaknya sangat mendukung pernyataan sikap tersebut.

“Kami juga merasa permenaker tersebut, sangat merugikan para kerja, khususnya di Kalsel,” tutur Supian HK

Pihak anggota DPRD Kalsel kata Supian masih menunggu hasil revisi dari permenaker tersebut.

“Jadi kita lihat dulu hasil dari revisinya, apabila isinya merugikan masyarakat, kita akan menolak, namun apabila isinya menguntungkan para pekerja, silahkan lanjutkan,” terang Supian HK.

DPRD Kalsel juga akan mencoba mengirimkan surat kepada para ketua DPRD di 34 Provinsi di Indonesia, agar sebelum penetapan hasil revisi pada 4 Mei 2022 mendatang, bisa turut diundang untuk membahas hasil revisi tersebut.

“Jangan sampai menjadi benang kusut nantinya, setelah penetapan malah merugikan para masyarakat atau pekerja,” tukas Supian HK. (DIY)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here