Banjarbaru – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor beserta jajaran menerima kunjungan anggota DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang serta Dirjen penanganan fakir miskin Asep Sasa Purnama, Jumat (18/3/2020) siang.

Kegiatan pertemuan juga dihadiri Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, Kadis Sosial Siti Nuriyani, jajaran Himbara, dan SKPD Kalsel.

Pertemuan membahas penyaluran bantuan sosial di Kalsel serta update penyusunan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kalsel. 

Paman Birin selaku Gubernur Kalsel bersyukur atas kehadiran anggota Komisi VIII DPR tersebut. “Kehadiran komisi VIII penting guna optimalisasi penyaluran Bansos agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tepat sasaran,” kata Paman Birin.

Seperti diketahui selama dua tahun terakhir masyarakat Kalsel juga terdampak oleh pandemi Covid 19. Sehingga bantuan sosial pemerintah sangatlah membantu bagi mereka yang sulit mencari nafkah di masa pandemi.

“Dengan bantuan sosial yang telah disalurkan kita menjaga jangan sampai terjadi bencana sosial seperti kelaparan,” kata Paman Birin.

Apalagi Kalsel merupakan daerah strategis gerbang IKN yakni pintu masuk ibukota negara di Kaltim. 

Sementara Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang mengatakan kehadiran pihaknya guna memastikan penyaluran Bansos di Kalsel berjalan tepat sasaran. “Karena banyak info kita terima ada kendala di lapangan baik terkait data penerima Bansos dan kendala lainnya,” kata Marwan.

Titik awal penyaluran Bansos bertolak dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Informasi kita terima ada penerima Bansos yang sudah tak layak terima bantuan (graduasi) atau tak diketahui lagi tempat tinggalnya,” kata Marwan.

Karena itu pihaknya ingin memastikan DTKS dapat diperbarui sehingga bansos disalurkan tepat sasaran. “Selain itu kita perlu memberikan bantuan modal usaha kepada penerima PKH sehingga ke depan mereka tak perlu lagi menerima bantuan PKH, itu untuk penerima PKH yang punya kemampuan usaha,” kata Marwan.

Kadinsos Kalsel Siti Nuriyani mengatakan penerima PKH di Kalsel sebanyak 99.080 keluarga penerima manfaat. “Pembaruan DTKS sudah kita usulkan ke Pusdatin, namun sampai saat ini belum dimasukkan, karena itu kita meminta agar usulan data terbaru itu dapat cepat dimasukkan sehingga data penerima Bansos dapat diperbarui,” kata Nuriyani.

Selain itu menurutnya, Kalsel juga memiliki kendala geografis dalam penyaluran bantuan sosial sehingga mempengaruhi kecepatan serapan bantuan sosial. “Untuk saat ini yang paling rendah serapan Bansos PKH  adalah Tabalong,” pungkasnya. Ary 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here