Banjarmasin – Pemko Banjarmasin memberikan klarifikasi soal viralnya penertiban depot non Halal oleh Satpol PP, yang sempat terjadi adu argumentasi.

Setelah menggelar rapat, dengan dinas terkait, forum kerukunan umat beragama serta seluruh perwakilan agama di Banjarmasin. Jumat (8/4/2022) pagi.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, hasil kesepakatan bersama, bahwa Perda nomor 4 tahun 2005 masih berlaku dan masih efektif dilaksanakan.

Perda itu mengatur, bahwa semua warung, ,restoran hingga rumah makan wajib mematuhi aturan jam buka pada pukul 15.00 selama Ramadahan.

“Kita sudah gelar rapat, Ya perda ini masih berlaku, mari sama-sama kita hormati kesucian bulan suci Ramadan di Banjarmasin kita sudah berpuluh-puluh tahun kondisi aman damai,” ujar Ibnu saat konfrensi Pers, di balai kota, Jumat (8/4/2022).

Sementara itu, ketua FKUB Banjarmasin, H Maskur, mengaku sepakat dan mendukung perda itu untuk diterapkan selama belum ada perubahan.

Pihaknya pun mengimbau kepada seluruh unsur agama yang tergabung dalam FKUB, untuk nanti bisa memberikan pemahaman tentang aturan tersebut dengan seluruh ummatnya.

“Karena saya yakin apa yang disampaikan oleh pemuka agama ini, mungkin mereka akan patuh, taat karena akan ada dasar-dasarnya saat menyampaikan,” tutupnya.

Adapun, sebelumnya perdebatan mewarnai razia rumah makan yang beroperasi di siang hari selama ramadhan 2022 oleh Satpol PP Banjarmasin, Kamis (7/4/2022).

Memasuki ramadhan 1443 H, Satpol PP Banjarmasin memang gencar melakukan razia warung dengan istilah sakadup, yang buka sebelum jam yang sudah ditentukan.

Dan saat melakukan razia di kawasan Jalan Veteran, Satpol PP Banjarmasin pun menyambangi sebuah depot non Halal.

Kemudian saat menyambangi rumah makan ini, Satpol PP Banjarmasin pun akhirnya terlibat adu mulut dengan orang yang ditengarai sebagai pengelolanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here