Proteksi Daerah Menjaga Daya Beli Masyarakat

0
208
Oleh : Bambang Dedi M, SSos, MAP
Pemerhati Kebijakan Publik

Tekanan dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor perekonomian global, nasional dan lokal masih belum pulih.

Kini rakyat dihadapkan dengan beban kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Bagi pemerintah sendiri kebijakan kenaikan harga BBM adalah sebuah kebijakan dilematis, mengingat beban anggaran negara untuk memberikan subsidi terhadap BBM cukup besar.

Anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun rupiah.

Sejak Sabtu 3 September 2022 Pukul 14.30 WIB, pemerintah resmi menaikan harga BBM bersubsidi.

Harga pertalite lama dari Rp 7.650 naik menjadi Rp 10.000 per liter. Bio Solar dari harga lama Rp 5.150 naik menjadi Rp 6.800 dan Pertamax dari harga Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Kenaikan harga BBM berdampak terhadap kenaikan harga barang dan jasa sehingga berpotensi meningkatkan angka inflasi.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Penyebab inflasi antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa, sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan.

Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipasi nyata dalam mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli rakyat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Senin, 29 Agustus 2021 sebagaimana dirilis Harian Kompas Selasa 30 Agustus 2022 menyebutkan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp24,17 triliun untuk tiga jenis bantalan sosial.

Bantalan sosial adalah kebijakan pemerintah berupa bantuan dana untuk menjaga kestabilan daya beli masyarakat.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengalihkan subsidi BBM agar tepat sasaran.

Dengan adanya kebijakan ini pemerintah berharap dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.

Bantuan tersebut meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Dana Transfer Umum (BTU)

BLT akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Rencana bantuan dibayarkan dua kali oleh Kementerian Sosial melalui Kantor Pos Indonesia di seluruh tanah air,
yakni Rp300 ribu mulai pekan ini dan sisanya menjelang Desember 2022.

Adapun bantuan subsidi upah akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.

Setiap pekerja mendapat bantuan senilai Rp600 ribu yang dibayarkan sekali oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemerintah juga meminta kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU), guna membantu sektor transportasi seperti angkutan umum ojek dan nelayan serta memberikan perlindungan sosial tambahan.

Secara keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan untuk tiga bantalan sosial itu mencapai Rp24,17 triliun.

Jumlahnya terdiri dari Rp12,4 triliun untuk BLT, Rp9,6 triliun untuk bantuan subsidi upah dan Rp Rp2,17 triliun untuk bantuan sektor transportasi dan perlindungan sosial tambahan.

Dinamika global yang belakangan terjadi membuat dua pos belanja anggaran negara, yakni pos belanja subsidi energi serta pos belanja perlindungan sosial menjadi sangat vital untuk menjaga daya beli masyarakat.

Di tingkat daerah, upaya untuk menjaga daya beli masyarakat penting untuk menjadi perhatian para kepala daerah, lembaga legislatif, beserta unsur perangkat daerah dan instansi vertikal.

Peran kepala daerah bersama lembaga legislatif dibantu Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan perekonomian menjadi pilar utama menjaga daya beli masyarakat.

Kebijakan pemerintah pusat memfokuskan anggaran negara untuk menjaga daya beli rakyat harus diikuti melalui penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara cermat dan terukur. Pun saat menyusun dan menetapkan APBD Perubahan (APBD P) baik tahun berjalan maupun tahun akan datang.

Melalui artikel ilmiah ini, penulis memaparkan analisis saran pemikiran terkait langkah pemerintah daerah dalam rangka lebih memantapkan kebijakan perlindungan dan menjaga daya beli masyarakat.

Pertama, langkah yang bisa dilakukan daerah adalah dengan Memperkuat Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah. Salah satu rumusan kebijakan yang bisa diambil adalah merancang Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pengendalian Inflasi di Daerah, bagi pemerintah daerah yang belum memiliki.

Setelah Raperda ditetapkan menjadi Perda bisa ditindaklanjuti dengan penetapan peraturan kepala daerah terkait Sistem Pengendalian Inflasi di Daerah

Melalui Perda dan Peraturan Kepala Daerah ini diharapkan akan lebih memantapkan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pembagian tugas dan wewenang serta alokasi anggaran serta pedoman kerja.

Kedua memberikan porsi anggaran besar untuk instansi atau SPKD yang memiliki tugas utama menjaga ketahanan pangan dan energi daerah.

Ini sangat penting mengingat isu ketahanan pangan dan energi saat ini menjadi isu sentral global dan nasional.

Ketiga menjaga ketahanan ekonomi kerakyatan dengan lebih fokus pada penyediaan anggaran permodalan dan dan upaya peningkatan profesionalitas para pelaku UKM dan UMKM/koperasi serta di bidang ketenagakerjaan.

Keempat, dalam rangka penyelenggaraan program program proteksi menjaga daya beli masyarakat di atas, pemerintah daerah penting melakukan terobosan inovasi optimalisasi dan pengembangan pendapatan daerah. Baik melalui pola intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Paling penting adalah Ekstensifikasi yakni berusaha mengembangkan potensi potensi pendapatan daerah di luar dari pendapatan yang telah ada. Strategi ini bisa dengan menempatkan SDM-SDM yang memliki kompetensi di bidang tata kelola keuangan daerah dan memiliki semangat kerja yang ekstra.

Kelima dengan cara mewirausahakan birokrasi. Adalah strategi memberikan semangat dan memberdayakan instansi atau SDM aparatur dalam rangka meningkatkan produktivitas kinerja.

Caranya adalah mengembangkan potensi SDM aparatur melalui sistem manajenen ASN yang terukur serta berkarir sesuai kompetensi. *

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here