Banjarbaru – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nurul Fajar Desira mengikuti Rakor Persiapan Penerapan Upah Minimum Tahun 2023 secara virtual di Command Center, Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Jumat (18/11) pagi.

Rakor ini dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian Bersama Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, diikuti oleh kepala daerah atau yang mewakili dari seluruh wilayah Indonesia.

Diketahui, landasan hukum dari penetapan upah minimum ialah PP 36/2021. Peraturan tersebut hadir untuk mengatasi permasalahan disparitas upah minimum antar wilayah, dengan harapan terjadi pemerataan penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja yang berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang.

Akan tetapi, menurut pemerintah lewat pernyataan Menaker, penetapan upah minimum melalui PP 36/2021 belum dapat mengakomodir dampak dari kondisi sosio ekonomi masyarakat serta tidak seimbang dengan kenaikan laju barang.

“Hal ini dikhawatirkan akan terjadi kembali pada tahun 2023. Pemerintah pun mempertimbangkan perhitungan upah minimum pada PP 36/2021 perlu dilakukan penyempurnaan,” terang Menaker, Ida Fauziyah.

Menaker mengungkapkan, penetapan UMP yang sebelumnya ditetapkan dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November 2022 diubah menjadi 28 November 2022, sedangkan penetapan UMK yang semula tanggal 30 November 2022 diubah menjadi 7 Desember 2022.

“Alasan perubahan waktu penetapan UM tahun 2023 yaitu untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi Dewan Pengupahan Daerah untuk menghitung UM sesuai formula baru yang diatur dalam Permenaker tentang Penetapan UM tahun 2023,” jelasnya.

UMP dan UMK yang telah ditetapkan tersebut di atas, sebutnya, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. (Vio/Adpim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here