Jejakbanua.com, Banjarbaru – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kunjungi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.Rombongan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 2 orang anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalteng ini disambut oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nurul Fajar Desira di Ruang Rapat Sekda di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel pada Jum’at (24/3).Adapun tujuan dari kunjungan ini adalah dalam rangka sinergitas kebijakan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem untuk mewujudkan masyarakat Kalteng yang sejahtera.Diketahui memang angka stunting di Kalsel tercatat turun cukup signifikan, yakni dari 30 persen di tahun 2021 menjadi 24,6 persen di tahun 2022.Hadir sejumlah pejabat terkait, yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kalsel. Dalam kunjungan ini, secara bergantian Kepala Bappeda, Kadis Kesehatan serta Kepala BKKBN menyampaikan perjalanan serta kiat dan program-program yang dijalankan oleh Pemprov Kalsel dalam upaya penurunan stunting serta penanganan permasalahan kemiskinan ekstrem.
Kepala Bappeda, Ariadi, sebagaimana arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Pamam Birin sejumlah sejumlah upaya-upaya dalam penanganan stunting, diantaranya kordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat provinsi dengan TPPS kabupaten/kota, Deklarasi Loksado, Penandatanganan Komitmen Bersama Kepala Daerah, Deklarasai Ibu Hamil dan sejumlah gerakan seperti GerNas Isi Piringku. Selain itu Pemprov Kalsel juga sering melakukan beragam upaya penanganan stunting lainnya dengan menggandeng sejumlah SKPD di lingkup Pemprov Kalsel, bukan hanyar SKPD terkait saja.Ariadi juga memaparkan RKPD 2023 yang didalamnya memang terdapat penurunan stunting yang juga berkaitan dengan misi Kalsel 2021-2026 yang salah satunya adalah Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Kalsel menambahkan, bahwa salah satu upaya penanganan stunting adalah juga dengan menggandeng pihak-pihak lain, seperti Perguruan Tinggi dan mahasiswa, TNI/POLRI dan juga dengan memanfaatkan CSR dari perusahaan-perusahaan yang berada di Provinsi Kalsel.Sedangkan Kadis Kesehatan, Diauddin juga menambahkan bahwa, penanganan stunting di Kalsel dimulai lebih dini, yakni dari sebelum bayi dilahirkan atau dengan mendampingi ibu hamil. Menjaga kondisi kesehatan dan gizi ibu hamil dilakukan, dengan harapan bayi dapat lahir sehat dan juga dapat menurunkan angka kematian bayi. Pemprov Kalsel menyebar kurang lebih 490 tenaga kesehatan ke seluruh pelosok Kalsel, untuk menjamin keberadaan tenaga kesehatan yang dapat mendukung pelaksanaan program-program penurunan stunting. Ditemui usai kunjungan, Fajar sampaikan ucapan terima kasihnya atas kesempatan berbagi pengalaman dengan Komisi III DPRD Kalteng ini. Fajar juga menyampaikan, tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti, Pemprov Kalsel juga akan membalas kunjungan ini ke Kalteng. “Dalam kesempatan ini kita berbagi pengalaman ya, kepada saudara kita di Kalteng. Dimana memang untuk angka stunting di Kalsel lebih baik. Namun sebaliknya, banyak hal-hal baik dari Kalteng yang bisa kita pelajari, dan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti kita akan membalas kunjungan ini,” sampainya. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalteng, Siti Nafsiah menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan Pemprov Kalsel dan paparan yang telah disampaikan. “Alhamdulillah, banyak sekali yang kami dapatkan, terutama tentang program-program luar biasa terkait penanganan stunting dan penurunan kemiskinan ekstrem di Kalsel. Dan ini nanti akan kami bawa dan sampaikan sebagai saran dan masukan untuk Pemprov Kalteng untuk perbaikan kedepannya,” ujarnya.Menurut Nafsiah, angka stunting di Kalteng yang memang masih cukup tinggi. Oleh karena itu, hal yang diterima pada hari ini merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi Kalteng. (Ran/Adpim)
